nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kursi Ahmad Yani di DPR Dipertanyakan

Tri Kurniawan, Jurnalis · Senin 12 September 2011 15:53 WIB
https: img.okeinfo.net content 2011 09 12 339 501701 6Dn3bIXVHT.jpg Dokumentasi Okezone

JAKARTA - Mantan Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Zaenal Arifin Hoesein diduga tidak hanya terlibat dalam kasus pemalsuan surat keputusan MK nomor 112 14 Agustus 2009 tentang hasil suara pemilihan legislatif Dapil Sulawesi Selatan I.

 

Koordinator Presidium Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD), Haris Pertama, menduga Zaenal Arifin Hoesein juga diduga terlibat dalam kursi haram yang dinikmati politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani.

 

"Seharusnya yang lolos menjadi anggota DPR Fraksi PPP dari Daerah pemilihan (Dapil) I Sumatera selatan adalah Usman Tokan. Namun melalui surat jawaban MK ke KPU nomor 121/PAN.MK/VIII/2009 27 Agustus yang ditandatangani Zaenal Arifin Hoesein suara PPP yang hilang tersebut dinyatakan milik Ahmad Yani," ujarnya dalam rilis kepada okezone, Senin (11/9/2011).

 

Haris mengutip apa yang dikatakan anggota Panja Pemilu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain bahwa Andi Nurpati menyatakan ada kasus lain, salah satunya adalah kasus sengketa pemilu yang melibatkan Ahmad Yani yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I.

 

Haris mengatakan kasus ini bermula pada Pemilu 2009, perolehan total suara PPP dari Dapil tersebut adalah sebanyak 68.061 suara. Usman Tokan meraih urutan pertama dengan memperoleh sebanyak 20.728 suara dan Ahmad Yani mendapat urutan kedua dengan 17.709 suara.

 

"Dikarenakan ada dugaan sebanyak 12.951 suara yang hilang, PPP menggugat ke MK dengan Ahmad Yani sebagai kuasanya, gugatan tersebut juga berisi permintaan Ahmad Yani agar tambahan suara diberikan untuk dirinya," jelasnya.

 

MK mengabulkan gugatan tersebut dengan mengeluarkan surat putusan MK No. 80/PHPU.C-VIII/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang menyatakan bahwa ada 10.417 suara PPP yang hilang. Amar putusan tersebut menyatakan perhitungan suara yang benar untuk PPP dari Dapil 1 Sumsel adalah 78.478 untuk suara partai dan perolehan suara untuk caleg tetap.

 

Surat keputusan MK itu juga diperkuat oleh surat dari KPU Sumatera Selatan Nomor 254/KPU.SS/VIII/2009 tanggal 22 Agustus 2009 yang menegaskan bahwa tambahan suara tersebut milik partai bukan untuk caleg.

 

"Kondisi tersebut mengindikasikan adanya persekongkolan jahat antara Zaenal Arifin dengan Ahmad Yani dalam memenangkan dirinya menjadi anggota DPR RI. Dugaan tersebut diperkuat pernyataan Andi Nurpati yang menantang Panja Pemilu berani membongkar kasus tersebut," tegasnya.

 

Oleh karena itu, KAMERAD meminta kepada pihak Kepolisian agar segera Memeriksa Ahmad Yani atas indikasi pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konsitusi. Membongkar dugaan persekongkolan jahat Ahmad Yani dengan Zaenal Arifin. Badan Kehormatan (BK) DPR diminta segera menonaktifkan Ahmad Yani dari anggota DPR guna mempermudah pemeriksaan pihak kepolisian.

 

"Meminta agar Panja Mafia Hukum juga membongkar kasus-kasus selain yang melibatkan anggota DPR yang jelas-jelas saat ini masih menduduki posisinya di DPR RI," pintanya.

(teb)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini