Share

Ganjar: Polisi Sengaja Hilangkan Barang Bukti Pemalsuan Surat MK

Misbahol Munir, Okezone · Sabtu 11 Februari 2012 09:10 WIB
https: img.okezone.com content 2012 02 11 339 573770 Gmf72IaVr0.jpg Ganjar Pranowo (Foto: dok.Okezone)

JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo tak percaya jika pihak kepolisian menyatakan beberapa barang bukti kasus pemalsuan surat MK hilang, sehingga dijadikan alasan untuk tidak menetapkan tersangka baru. Dia menduga berkas itu sengaja dihilangkan agar pihak-pihak yang pernah disebut menjadi aktor dibalik pembuatan pemalsuan surat Mahkamah Konstisusi (MK) itu tak diproses.  

“Kalau itu hilang tidak mungkin tapi kalau dihilangkan itu bisa saja,” ujar Ganjar kepada okezone, di sela-sela diskusi hukum bertema 'Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang. Bebas Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat' yang diglar DPP PDI Perjuangan di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (11/2/2012).

 

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menilai jika barang bukti tersebut sengaja dihilangkan oleh kepolisian maka negeri ini tanda-tanda bahwa negara akan segera hancur. “Kalau kepolisian menghilangkan alat bukti itu, negeri ini hancurnya besok pagi,” terangnya.

 

Ganjar menjelaskan bahwa alasan yang dipakai kepolisian itu sangat tak logis. Jika alasannya hanya karena datanya tak bisa diselamatkan dari komputer. Masalah semacam itu bisa diselesaikan oleh ahli telematika yang sekaligus anggota DPR Fraksi Demokrat Roy Suryo.

 

“Kalau hilang datanya dari komputer biasanya bisa di backup, biasanya kepolisian manggil Roy Suryo untuk mengembalikan agar data itu dapat diselamatkan,” jelasnya.

 

Lanjut Ganjar, dia yakin data itu dihilangkan agar kasus itu mandek. “Tidak ada alasan, kalau itu hilang. Mereka menghilangkan karena tidak mau memeriksa pihak terkait yang telah kami temukan. Mbok kepolisian pakai alasan yang agak canggih, seperti kantor kepolisian kebakaran sehingga komputer gak bisa diselamatkan. Itu masih masuk akal,” jelasnya.

 

Bagi dia, hal yang mustahil kalau kantor kepolisian kehilangan. “Pasti ada kesengajaan menghilangkan, kalau kecurian itu bukan kantor kepolisian tapi rumah rakyat,” imbuhnya.

 

Sebelumnya, hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka baru dalam kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pemilu Legislatif 2009 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan.

 

Polisi baru menetapkan dua tersangka yakni mantan juru panggil MK Masyhuri Hasan dan bekas panitera MK Zaenal Arifin Hoesein.

 

Masyhuri Hasan sudah divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 3 Januari lalu. Sementara Zaenal, polisi berdalih barang buktinya belum lengkap sehingga belum dinaikan di tahap penuntutuan.

 

Yang mengejutkan, beberapa barang bukti kasus pemalsuan surat MK ini hilang. Kasus Zaenal pun terancam mandek.

 

"Waktu dua tahun begitu, setelah kami tapping sudah hilang. Susah itu, komputer yang kami kloning juga datanya sudah hilang," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Sutarman di Jakarta, Jumat (10/2/2012).

 

Namun, Sutarman menegaskan, jika bukti-bukti yang dikumpulkan sudah kuat mengarah kepada siapapun, maka pihaknya tak akan segan mengambil tindakan hukum.

 

"Kalau buktinya cukup, siapapun akan kami usut," tegas mantan Kapolda Metro ini.

 

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini