Pembangunan Jembatan Selat Sunda Jangan Ganggu Jalur ALKI

JAKARTA – Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) akan terus berkoordinasi sebagai rencana pembangunan jembatan Selat Sunda.

Upaya itu penting dilakukan untuk membahas pengembangan daerah tersebut dari segi politik, hukum, dan keamanan.

“Rapat ini untuk memberikan rekomendasi hukum dan keamanan untuk pembangunan jembatan Selat Sunda sebagai salah satu pengembangan daerah strategis,” kata Deputi VII Bidang Komunikasi Informasi dan Aparatur Bambang Soelistyo usai menghadiri Rapat Paripurna Tingkat Menteri membahas rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (9/1/2012).

Dikatakannya, Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam pembangunan jembatan ini  bertindak sebagai wakil dewan pengarah pembangunan jembatan Selat Sunda.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut  tidak menemukan masalah dalam pembangunan jembatan Selat Sunda.

"Semua sudah ada perhitungan teknisnya. Runtuh tidaknya jembatan itu ditentukan Tuhan," tandasnya. Saat ini Perpres untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda tersebut sudah ada.

"Perpes sudah keluar Perpres No 86 tahun 2011 tentang pengembangan kawasan strategis," pungkasnya.

Meski begitu, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menegaskan, terkait adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat Sunda yaitu ALKI I. Maka pembangunan jembatan Selat Sunda harus memperhatikan faktor itu.

“Ada ALKI di Selat Sunda, maka tidak boleh terganggu. Oleh karena itu pembangunan jembatan Selat Sunda harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditentukan hak dan kewajiban pengguna ALKI,” tambah  Agus.

(Amril Amarullah)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.