SBY minta polri berani tegas

Sindonews.com - Polri sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat dituntut lebih peka terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar Polri terus memaksimalkan upaya pencegahan terhadap aksi-aksi kekerasan dan konflik komunal.

"Dengan respons yang cepat dan tepat, akan dapat dihilangkan tuduhan sejumlah kalangan bahwa Polri dan negara melakukan pembiaran," ujar Presiden SBY dalam sambutannya pada HUT ke-66 Bhayangkara Polri di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, kemarin.

Hari Bhayangkara tahun ini mengangkat tema besar dengan lima kata kunci utama, yaitu pelayanan prima, anti-KKN, antikekerasan, memantapkan keamanan dalam negeri, dan menegakkan supremasi hukum.

Dalam menangani aksi-aksi kekerasan, Presiden berharap agar Polri bisa melakukan tindakan secara cepat, tepat, dan tuntas serta mencegah terjadinya korban jiwa dipihak mana pun. Terhadap kelompok-kelompok yang memaksakan kehendaknya sendiri dan melanggar hak-hak konstitusional pihak lain, Presiden menginstruksikan agar Polri bertindak tegas.

"Beranilah bersikap tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan yakinlah setiap masalah yang timbul dapat dilokalisasi dan diatasi secara cepat, agar tidak meluas dan menjadi isu nasional," tegasnya.

Saat menghadiri acara itu, SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono. Presiden bertindak sebagai inspektur upacara, sedangkan Kasat Brimob Polda Jawa Barat Komisaris Besar Waris Agono bertindak selaku komandan upacara. Selain Presiden, hadir pula Wapres Boediono dan Ibu Herawati Boediono serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Selain peka terhadap konflik komunal, Presiden SBY juga mengingatkan agar Polri peka terhadap lingkungan strategis nasional, regional, dan global yang terus berubah.

"Dalam lingkungan yang cepat berubah itu, tingkat kejahatan juga semakin beragam dan meningkat. Kejahatan tidak hanya sebatas kejahatan konvensional semata, tetapi juga berkembang pada kejahatan perbankan, kejahatan transnasional, penyalahgunaan narkotika, terorisme, hingga kejahatan dunia maya," tegasnya.

Menanggapi pesan Presiden, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengakui pelayanan Polri masih banyak kekurangan. Terkait dengan penindakan tegas terhadap kelompok yang memaksakan kehendak, mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan bahwa penindakan tegas merupakan langkah terakhir yang dilakukan kepolisian. (san)

(Hariyanto Kurniawan)