nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Eksekuasi rumah, warga bentrok dengan polisi

Baharuddin (Koran Sindo), Jurnalis · Rabu 04 Juli 2012 15:47 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2012 07 04 447 658757 HnCerDz5yA.jpg foto: Dok. okezone

Sindonews.com - Ratusan warga terlibat bentrok dengan petugas kepolisian di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Bentrokan terjadi saat petugas kepolisian mendapingi juru sita akan melakukan eksekusi rumah.

Bentrok terjadi antara warga dengan aparat terjadi saat, juru sita membacakan surat keputusan (SK) dari Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan agar tanah seluas 1,85 hektare yang dimenangkan oleh Sangkala Bin Cangnge sebagai penggugat segera dieksekusi.

Kasat Samapta Polres Gowa AKP Syahrul terkena lemparan batu di kepala, serta dua warga diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam berupa parang. Meski sempat terjadi bentrok antara warga yang menolak eksekusi dengan aparat dari satuan Brimob dibantu petugas pengendali massa (Dalmas) Polres Gowa, eksekusi rumah tersebut tetap berhasil dilakukan.

Dari 50 lebih rumah yang rencananya di eksekusi di atas lahan seluas 1,85 hektare, berhasil di eksekusi hanya lima rumah milik keluarga Sagani Dg Ngalle (Almarhum).

Kelima rumah  warga tersebut rata dengan tanah, termasuk rumah milik Dg Lira, salah seorang warga setempat yang di bangun ikut di robohkan, dengan eskavator. Sementara, sisa rumah yang belum di eksekusi berhasil dipertahan oleh warga, di bantu oleh mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Gowa Raya.

Salah seorang warga Alamsyah mengatakan pihaknya meminta kepada pengadilan meninjau keputusan MA. Pasalnya, luas lahan ada tidak sesuai gambar, dengan rinci yang ada. Dalam rinci itu tanah milik penggugat melebar hingga ke bantaran sungai Jeneberang.

"Luas tanah tersebut sudah tidak sesuai lagi, karena disamping sebagai dijadikan jalanan, sebagai lagi sudah terkikis air sungai Jeneberang," katanya.

Menurut dia, luas tanah yang dimaksud seluas 1,85 hektare itu sudah tidak sesuai lagi. Jika masuk lebih 50 rumah tersebut, berarti bukan 1,85 hektare lagi, tetapi sudah ada empat hektare.

"Kami meminta petugas pengadilan meninjau kembali putusan tersebut, dan melakukana pengukuran ulang," ungkapnya.

Sementara, warga menjadi korban eksekusi tersebut, yang jumlahnya mencapai lima Kepala Keluarga (KK), termasuka membangun tenda darurat di bantaran sungai Jeneberang.(azh)

(hri)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini