Fraksi di DPR Jangan Dihapus, Dipangkas Saja
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin tidak sependapat dengan Ketua DPR Marzuki Alie yang mendukung usulan penghapusan fraksi di DPR. Karena menurut Lukman, jika sistem fraksi dihapus maka akan menjadikan sistem parlementer Indonesia semakin liberal.
"Buat saya ini harus hati-hati. Harus dipertimbangkan dampaknya di DPR. Karena kalau fraksi tidak ada bagaimana sistem pengambilan keputusan. Ini bahaya, akan semakin liberal parlemen kita," ujarnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin (23/7/2012).
Lukman menambahkan, jika sistem pembagian fraksi di DPR dihapuskan, maka hal itu akan membuat gaduh sistem politik di legislatif. Sebab, masing-masing anggota merasa memiliki hak untuk mengutarakan pendapat secara personal, tanpa harus dihimpun dalam suatu wadah yang menampung ide-ide yang sama.
"Fraksi itu konsekuensi logis saja sistem perwakilan yang kita anut melalui partai-partai politik. Lalu partai politik membentuk fraksi di parlemen sebagai kepanjangan yang menghimpun anggota-anggota parlemen yang se-ide. Lha kalau fraksi ditiadakan setiap anggota sebanyak 560 itu berhak untuk mengungkapkan kemauannya, kan pasti akan gaduh," terangnya.
Lebih lanjut Lukman mengusulkan agar perubahan dilakukan bukan pada poin menghapus pembagian fraksi di DPR, melainkan penyusutan fraksi di DPR.
"Kalau disederhanakan saya setuju. Fraksinya diperbaiki, jumlah fraksinya diperbaiki, serta mekanismenya diperbaiki. Berapapun jumlahnya, dua itu mungkin saja, fraksi yang mendukung pemerintah dan yang tidak mendukung pemerintah. Tapi kalau menghilangkan sama sekali itu kok sepertinya tidak mungkin," tegasnya.
(Lamtiur Kristin Natalia Malau)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
