JAKARTA - Keberadaan artis di dunia politik dinilai sebagai wujud bergesernya sistem demokrasi di Tanah Air. Selain tidak memiliki pengalaman, terjunnya artis diduga hanya untuk menggerakkan mesin partai yang tidak berjalan sempurna.
"Ini lantaran mesin partai tidak berjalan sempurna. Cari jalan pintas, menggaet artis untuk mencari suara, dukungan, karena mereka punya popularitas," kata peneliti senior LIPI, Siti Zuhro, kepada Okezone, di Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Padahal menurutnya, untuk menjadi seorang kepala negara atau kepala daerah, seseorang harus melalui proses dan butuh pengalaman serta pengetahuan. Seperti memahami hubungan pemerintah dengan DPR atau DPRD, dan mengerti esensi pemerintahan. Di situlah menurutnya perlunya peran partai yang memang dibayar negara untuk mendidik politik bagi masyarakat.
"Mestinya melalui pilkada ada pembelajaran, ada konsolidasi demokrasi, sekarang ini udah jauh panggang dari api. Partai itu dibayar negara untuk mendidik politik, tapi itu tidak dilakukan, karena memang minimnya teladan yang bisa jadi panutan," jelasnya.
Meski demikian, tidak ada yang mengharamkan artis terjun ke politik, baik itu pemerintahan atau wakil rakyat karena demokrasi tidak membedakan latar belakang bidang. Namun dia menyarankan, agar mereka yang ingin terjun sadar akan kapasitas diri.
"Kalau udah paham betul ya tidak papa, karena demokrasi tidak membedakan latar belakang bidang, tapi bakal jadi masalah besar kalau parameternya tidak terpenuni. Akhirnya, di daerah atau pusat dipimpim oleh orang tidak kompeten, ya tinggal nunggu rusaknya saja," tegasnya.
Seperti diberitakan, sejumlah nama artis meramaikan pilkada di sejumlah daerah. Di Jawa Barat, Dede Yusuf, Rieke Diah Pitaloka, Deddy Mizwar, menjadi peserta pilgub. Teranyar, Rhoma Irama digadang-gadang bakal diusung menjadi calon presiden 2014 mendatang. PPP memberi sinyalemen untuk mendukung Raja Dangdut itu.
(Risna Nur Rahayu)