Bantuan untuk PTN & PTS Memang Beda

Rifa Nadia Nurfuadah, Okezone · Jum'at 24 Januari 2014 11:02 WIB
https: img.okeinfo.net content 2014 01 24 373 930991 7I85boBXt6.jpg Pemerintah tidak menyamakan alokasi dana bantuan untuk PTN dan PTS karena mengikuti amanat undang-undang. (Ilustrasi: dok. Okezone)

JAKARTA - Kalangan perguruan tinggi swasta (PTS) merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Perlakukan diskriminatif ini, di antaranya terlihat pada pemberian dana bantuan pendidikan tinggi ke PTS yang jauh lebih kecil dari perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurut Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Patdono Suwignyo, perbedaan ini sudah sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut disebutkan, pemerintah tidak berkewajiban memberikan biaya operasional untuk perguruan tinggi swasta serta membayar gaji dosen dan tenaga kependidikannya.

"Karena itulah maka jumlah bantuan yang diberikan pemerintah kepada PTS dan PTN berbeda," ujar Patdono, seperti dikutip dari laman Kemendikbud, Jumat (24/1/2014).

Sesuai Pasal 89 UU No.12 tahun 2012, bantuan dana dari pemerintah untuk PTS, dapat digunakan untuk memberikan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan. Sementara bagi PTN, bantuan dana tersebut bisa dipakai untuk biaya operasional, gaji dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan.

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini juga dialokasikan untuk mendukung biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi para mahasiswa. Karena itulah, kata Patdono, pemerintah tidak bisa menyamakan pendanaan untuk PTN dan PTS.

"Enggak boleh. Karena undang-undangnya mengatakan seperti itu," imbuhnya.

Faktor lain yang menyebabkan perbedaan pemberian dana bantuan untuk PTN dan PTS adalah kondisi keuangan negara. Patdono beralasan, meski dana penyelenggaraan pendidikan tinggi sudah cukup besar, dana yang ada tetap tidak cukup jika menyamakan alokasi bantuan pendanaan PTS dengan PTN.

Selain itu, semua aset PTN adalah milik negara. Tidak demikian dengan PTS. Karena sifatnya sebagai perguruan tinggi di bawah naungan negara, maka PTN juga wajib menjalankan tata kelola keuangan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan negara, termasuk laporanĀ  pertanggungjawaban.

PTS, kata Patdono, bisa mengajukan proposal bantuan pembiayaan ke Ditjen Dikti Kemendikbud. Pos ini masuk dalam hibah pengembangan PTS.

"Selanjutnya, PTS harus memiliki laporan pertanggungjawaban atas hibah itu yang sesuai dengan peraturan negara, karena hibah tersebut berasal dari APBN," tuturnya.

(rfa)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini