Eksekusi Paksa Gedung BRI II Dinilai Sarat Kepentingan Politik

Rizka Diputra, Okezone · Selasa 08 Juli 2014 15:31 WIB
https: img.okezone.com content 2014 07 08 339 1009921 Gywm6gyyvL.jpg ilustrasi pengadilan (foto:dok.okezone)

JAKARTA- Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didampingi Jaksa Pengacara Negara beserta puluhan anggota TNI hari ini menyambangi gedung BRI II, di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Pusat.

Tujuan kedatangan tersebut untuk mengeksekusi putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 247/PK/PDT/2013 tanggal 24 juli 2013 atas gugatan pengelola gedung BRI II antara PT BRI dan Dana Pensiunan BRI melawan PT Mulia Persada Pacific (MPPC).

   

Putusan PK tersebut memerintahkan PT MPPC harus menyerahkan gedung BRI II, Gedung Parkir dengan seluruh fasilitas yang ada beserta hak pengelolaannya kepada BRI melalui Dapen BRI.

  

Terkait eksekusi tersebut, PT Mulia Persada Pacific (MPPC) lewat kuasa hukumnya Fredrich Yunadi mengecam eksekusi paksa Gedung BRI II, Jakarta Pusat.

Menurutnya, eksekusi tersebut sarat kejanggalan terlebih dilakukan di masa tenang jelang pilpres. "Ini sarat kepentingan politik. Masalah hukum jangan ditunggangi politik. Kami akan melawan eksekusi," tegas Fredrich dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (8/7/2014).

 

Fredrich mengaku pihaknya baru menerima pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Senin, 7 Juli kemarin sekira pukul 15.15 WIB untuk dieksekusi hari ini, 8 Juli 2014. "Diberitahukan secara buru-buru. Ini ada apa," sesalnya.

   

Dia juga menilai pemberitahuan eksekusi sarat dengan kejanggalan, karena hanya diteken oleh Juru Sita dan bukan Ketua PN Jakpus.

Menurutnya, eksekusi tidak boleh dilakukan karena diketahui atas putusan PK tersebut, pihak PT MPPC melakukan upaya gugatan lain yakni pertama gugatan atas putusan PK No 247/PK/PDT/2013 dan gugatan kedua soal Dapen BRI ihwal dugaan wanprestasi. "Jadi kita mengajukan beberapa gugatan dan kita dimenangkan. Dalam hal ini suatu putusan bila masih ada upaya hukum acara itu maka tidak bisa dieksekusi," paparnya.

Perkara ini lanjut fredrich bermula saat yayasan Dapen BRI yang memiliki sebidang tanah lalu ingin membangun gedung. Kemudian terjadilah perjanjian Build, Operate, Transfer (BOT) antara BRI, Dapen BRI dan PT MPPC. Perjanjian tersebut berlaku hingga tahun 2022.

"Klien kami sudah membangun gedung BRI II. Tapi ketika akan membangun BRI III ada surat daripada pemda yang tak memberikan izin. Kalau sekarang pemerintah menolak apa ini perbuatan melawan hukum. Kita tiap tahun juga membayar 1.250 juta dolar sampai 2013 kita bayar sesuai perjanjian," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Bank Rakyat Indonesia Tbk dan unit usaha yakni Dana Pensiun BRI memenangkan putusan Kejaksaan Agung dalam melawan PT Mulia Persada Pacific (MPPC). Kedua pihak tersebut terlibat sengketa soal pengelolaan gedung BRI II.

Pengumuman kemenangan itu disampaikan melalui salah satu surat kabar harian nasional bahwa permohonan Peninjauan Kembali perkara Build, Operate, Transfer (BOT) antara BRI dan Dapen BRI melawan MPPC yang terdaftar dalam register perkara No 247/PK/PDT/2013 di Mahkamah Agung telah diputus pada 24 Juli 2013.

Dalam amar putusan itu, majelis hakim agung memutuskan menghukum PT Mulia Persada Pacific (MPPC) untuk menyerahkan gedung BRI II, Gedung Parkir dengan seluruh fasilitas yang ada beserta hak pengelolaannya kepada BRI melalui Dapen BRI.

Para penyewa gedung pun dipastikan dapat melakukan kegiatan normal seperti biasanya hingga ada pengumuman lebih lanjut dari BRI dan Dapen BRI.

(ugo)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini