SBY Lebih Transparan Rekrut Menteri ketimbang Jokowi

JAKARTA - Setiap pimpinan negara memiliki caranya sendiri dalam menentukan menteri-menteri yang akan mengisi kabinetnya lima tahun ke depan.

Sebagaimana diketahui, Joko Widodo menyerahkan sejumlah nama ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelum dirinya resmi mengumumkan siapa menteri yang akan membantunya menyukseskan program-program kerja yang telah dirancang. Dalam menyerahkan nama calon menteri itu, Jokowi tidak menjelaskan siapa calon menteri yang akan diangkatnya.

Pengamat politik Said Salahudin menilai cara yang dilakukan Jokowi memiliki beberapa kekurangan, terutama soal transparansi. Berbeda dengan apa yang dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memanggil para calon menteri ke kediamannya di Cikeas, Bogor.

"Prinsip good governence kurang diperhatikan terkait transparansi yang penting untuk publik. Padahal jokowi sering teriak transparansi. Berangkat dari ukuran itu, masih lebih mendingan SBY. Dengan pemanggilan terbuka ke Cikeas, orang jadi tahu dan bisa memberikan masukan tentang rekam jejak masing-masing calon," kata Said kepada Okezone, Selasa (22/10/2014) malam.

Selain transparansi, Said menyatakan ada sejumlah kekurangan lainnya terkait cara Jokowi menentukan siapa menterinya.

"Dimulai dari prinsip presiden punya hak preogatif untuk memilih menteri. Ini menjadi kekhawatiran kita, jangan-jangan PPATK dan KPK hanya menjadi alat legitimasi, bahwa menteri yang dipilih Jokowi sudah lolos uji. Padahal hanya diberi waktu singkat untuk melakukan proses pemeriksaan," terangnya.

Hasil dari PPATK dan KPK, lanjutnya, tidak memberi jaminan apa-apa. "Yang merah dan kuning (tanda yang diberikan KPK dijamin korupsi kan enggak," imbuhnya.

Said menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan KPK dan PPATK tidak sepenuhnya akurat, terutama soal aset yang dimiliki para calon menteri yang bukan pejabat negara dan tidak menyerahkan Laporan Harta Kerkayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Dugaan saya Jokowi melakukan itu karena ada beberapa menteri yang jika diumumkan, bisa menimbulkan resistensi publik, khususnya yang punya persoalan konglomet yang mau dinaikin jadi menteri. Kekhawatiran dia itu mengalahkan hak rakyat untuk parsipatif dalam memberikan penilaian pada calon menteri," tandasnya. (ang)

(Muhammad Saifullah )