Perppu Pilkada Berpotensi Ganggu Pilwali Depok

DEPOK – Jabatan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail akan berakhir pada 26 Januari 2016. Namun dampak Peraturan Pengganti Undang – Undang (Perppu) yang saat ini tengah diributkan membuat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok bakal tertunda.

Jika Perppu Pilkada secara bulat resmi didukung, maka Pilkada serentak akan dilakukan pada 2020. Aturannya, bagi Kepala Daerah yang masa jabatannya habis tahun 2015, maka Pilkada digelar serentak pada Desember 2015. Namun, kepala daerah yang masa jabatannya habis antara 2016 – 2018, maka pilkada di daerah tersebut digelar tahun 2018.

Baca Juga:

Selat Hormuz Bergejolak Lagi, Iran Serang Kapal Berbendera Singapura

“Kaitannya begini, Perppu Pilkada kalau kaitannya diterima utuh itu akan jadi produk intermediate. Itu di 2020 akan bareng nanti Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali kota, tapi kan Pilpres harusnya 2019 bisa jadi nanti ada pejabat sementara selama satu tahun agar serentak digelar 2020,” ungkap Wakil Ketua DPRD Depok dari Fraksi PKS Suparyono, Kamis (11/12/2014).

Sehingga menurutnya, Depok akan ikut dalam Pemilukada pada 2018. Artinya akan ada kekosongan jabatan Wali kota selama dua tahun.

“Nanti mungkin semuanya akan ketemu bareng serentak di tahun 2025 bareng semua, pemilu serentak,” jelasnya.

Sehingga nantinya, kata Suparyono, Depok akan diisi oleh pejabat sementara (PJs) Wali kota yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat atau Kementerian Dalam Negeri. Tentunya kekosongan Walikota definitif tersebut sementara diisi oleh birokrat.

“Depok akan diisi PJs Wali kota. Sebab salah satunya mengapa Kemendagri rancang ini agar perencanaan di negara ini nyambung. Karena yang terjadi saat ini Walikota dilantik diberi waktu tiga bulan bentuk RPJMD, lalu Gubernur dilantik lalu presiden terpilih dilantik ini kan jadi terbalik. Harusnya Presiden dulu, nanti jadi acuan bagi daerah sampai Bupati. Makanya mau dibuat bareng serentak,” tuturnya.(fid)