Sungai Ciliwung Paling Buruk Kualitas Airnya

Kepala PPE Jawa Sugeng Priyanto, mengatakan, sembilan DAS tersebut termasuk kategori DAS prioritas. Kesembilan DAS tersebut adalah DAS Bengawan Solo, Brantas, Ciliwung, Cisadane, Cimanuk, Citarum, Citanduy, Progo dan DAS Serayu.

“Air di sungai-sungai tersebut tidak layak. Kualitas air masih berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat,” kata Sugeng saat dihubungi Jumat (12/12/2014).

Baca Juga:

Meski Tel Aviv dan Haifa Porak Poranda, Rafael Klaim Iron Dome Masih Efektif

Diakuinya, kualitas air yang paling buruk dari sembilan DAS tersebut dengan skala 0 – 100, adalah Sungai Ciliwung. Sementara yang tertinggi adalah Sungai Progo. Sementara bila dilihat dari kekritisan air permukaan, DAS Serayu yang tertinggi dan DAS Ciliwung yang terendah.

“Secara keseluruhan, berdasarkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2012 dari sembilan DAS besar yang ada di Pulau Jawa ini, DAS Citarum merupakan DAS yang mendapat nilai paling rendah, dengan nilai 39,63. Sementara itu DAS Citanduy merupakan DAS yang mendapat nilai paling tinggi dengan nilai IKLH sebesar 68,85,” jelasnya.

Selain kualitas air yang berbahaya karena terjadi pencemaran kata dia, juga masalah kuantitas air itu sendiri. Diakuinya, berdasarkan perhitungan ketersediaan air dengan menggunakan metode yang dipakai dalam Permen-LH No. 17 Tahun 2009, sekaligus proyeksi jumlah penduduk tahun pada 2012, diketahui dari besarnya kebutuhan air untuk hidup layak menunjukkan bahwa sebagian besar DAS berada dalam posisi yang kritis karena defisit air.

“Itu baru dilihat dari aspek air. Padahal ada aspek lain yang juga bisa mengukur IKLH-nya,” jelas Sugeng.

Aspek atau komponen selain air, kata dia, juga ada aspek udara, lahan dan keanekaragaman hayati. Pada aspek sumber daya air digunakan indikator kualitas air sungai dan kekritisan air. Pada aspek udara digunakan indikator kualitas udara ambien dan pengatur kualitas udara. Pada aspek lahan menggunakan indikator tutupan vegetasi dan lahan kritis. Sedangkan pada aspek keanekaragaman hayati digunakan indikator keamanan ekosistem pengawet keanekaragaman hayati.

“IKLH berbasis DAS ini menggunakan komponen dan parameter yang lebih banyak, sehingga dapat mengurangi bias. Makin banyak komponen dan parameter yang diuji, biasnya semakin kecil," ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata dia, harus ada sinergitas masing-masing daerah di wilayah Jawa. Hal itu mengingat DAS sembilan sungai tersebut melingkupi provinsi-provinsi di pulau Jawa.

“Ini tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah pusat. Perlu ada sinergitas bersama-sama dengan Pemprov Jabar, Jateng, dan Jatim. Perlu juga mempertegas tugas-tugas masing-masing SKPD di lingkup wilayah-wilayah tersebut,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu melakukan gerakan pengembalian fungsi hutan konservasi dan lindung. Selain itu juga perlu dilakukan pengendalian pencemaran air dan tingkatkan tutupan vegetasi.(rif)