Ahok menambahkan, untuk mempercepat koordinasi, dirinya juga akan melakukan pertemuan dengan wali kota, bupati, camat dan lurah. Namun, dia mengungkapkan pertemuan yang berlangsung kali ini adalah untuk meminta izin membuat sodetan ke Kanal Banjir Timur agar prosesnya lebih cepat.
"Kami sepakat, nanti jangan sampai satu lokasi (diturunkan) pusat ada kami ada. Kami juga dalami enggak mau bicara ini wilayahnya pusat. Kami lapor, kami kerjain bersama, kami mesti satu kesatuan kerja bareng, enggak mau lagi mau lebarin jalan Menteri PU menunggu lama, jadi pemberitahuan saja, surat muncul jadi cepat," tuturnya.
Semenatara Kepala BNPB Syamsul Ma'arif mengungkapkan, komando untuk antisipasi banjir tetap berada di kepala daerah. Sebab, pemerintah pusat memiliki cakupan lebih luas.
Dia menjelaskan, pihaknya sempat mendapat masukan untuk memperketat standar operasional prosedur (SOP). "Kami mempersiapkan pendampingan, tadi ada beberapa saran dari Pak Ahok agar SOP banjir ini lebih diperkuat, terutama menyangkut PJ anggaran kepada BPK, BPKP, dan kejaksaan," jelas Syamsul.
(Susi Fatimah)