Jokowi Tak Konsisten di 100 Hari Kerja
Salah satunya, saat memilih Jaksa Agung H.M Prasetyo serta pengusulan calon Kapolri dimana Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Padahal sebelumnya, saat penyusunan kabinet, Jokowi melibatkan dua institusi tersebut untuk meminta rekomendasi rekam jejak orang-orang yang akan dipilihnya menjadi menteri.
"100 hari Jokowi ada hal positif, antara lain penyusunan menteri itu meminta rekomendasi KPK dan PPATK, meskipun itu tidak konsisten saat memilih Jaksa Agung dan pengusulan Kapolri," kata Gun Gun saat berbincang dengan Okezone, Selasa (3/2/2015).
Langkah Jokowi tersebut, lanjut Gun Gun sangat disayangkan berbagai pihak. Imbasnya, KPK pun menetapkan status tersangka bagi calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang hingga kini belum dilantik karena diduga terlibat suap saat dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir (Karo Binkar) Polri 2003-2006.
Gun Gun menuturkan, bila pemilihan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tersebut karena Jokowi terlalu banyak mendapatkan intervensi dari berbagai pihak sehingga Jokowi terlihat tidak tegas dalam ketika harus menggunakan hak prerogratifnya.
"Jokowi harus mulai tegas, Jokowi harus sudah mulai gunakan hak prerogratifnya tanpa ada intervensi atau kekuatan di luar dirinya," tuturnya.
Dia juga menilai Jokowi belum perlu melakukan reshuffle kabinet di 100 hari jalannya pemerintahan Kabinet Kerja. Pasalnya, usia 100 hari belum menjadi indikator bagi publik untuk menilai sukses tidaknya sebuah pemerintahan.
"Kalau bilang sukses tercapai di 100 hari, belum masih jauh, karena 100 hari ini belum menjadi indikator suksesnya pemerintahan," paparnya.
Menurutnya, 100 hari jalannya pemerintahan bukanlah untuk mengukur suksesnya tidaknya pemerintahan. Terlalu singkat untuk menyimpulkan suksesnya tidaknya pemerintahan bila dilihat dari 100 hari kerja pasca dilantiknya Jokowi menjadi Presiden.
Dalam 100 hari itu, lanjut Gun Gun Jokowi harusnya lebih mengesankan penampilan pertama kepada masyarakat. Sehingga publik dapat menilai dan melakukan evaluasi bila dalam 100 hari tersebut Jokowi dan kabinetnya melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengambil kebijakan.
"Karena 100 hari terlalu singkat untuk menilai gagal atau tidaknya Jokowi bekerja menjalankan pemerintahan," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
