"Saya atas nama pimpinan dan lembaga DPRD memohon maaf kepada publik, terutama perempuan, khususnya anak-anak perempuan seluruh Indonesia dan anak pelajar di Jember. Akibat pemberitaan yang muncul yang mengabarkan seakan-akan DPRD Jember akan mengesahkan peraturan daerah Akhlakul Karimah, yang salah satunya akan mengatur pemeriksaan keperawanan perempuan sebagai syarat kelulusan sekolah, telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, wacana tes keperawanan muncul dari legislator Partai Kebangkitan Bangsa Mufti Ali saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Jember, di ruang Komisi D DPRD setempat, Selasa (3/2/2015) lalu.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.