JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menuding Menkumham Yasonna Laoly tidak hanya melakukan intervensi terhadap PPP dan Golkar saja, namun juga dilakukan kepada PAN.
"Nampaknya, PAN juga dipersulit, SK-nya belum keluar. Ada indkasi upaya pemerintah memecah belah PAN juga," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (24/3/2015).

Fahri menambahkan, dalam sejarah kasus politik di Indonesia, tidak pernah terjadi intervensi pemerintah sebelum ada keputusan final dari pengadilan.
"Sebetulnya sejak Menkumham menangani kasus organisasi sosial dan politik, hampir semua kasus sengketa itu diselesaikan di pengadilan. Ini yang pertama kali dalam sejarah reformasi, pemerintah aktif melakukan pembelaan memenangkan dan mengalahkan satu kelompok dengan menggunakan SK yang bisa mereka buat," paparnya.
Menurutnya, tindakan Menkumham tersebut menunjukan trend negatif yang harus segera diselesaikan. "Apa yang dilakukan oleh Pak Laoly ini adalah satu tren yang negatif di rumpun demokrasi," tukasnya.
(Susi Fatimah)