Daftar Menteri Offside di Kabinet Jokowi
Dari catatan Okezone, setidaknya ada beberapa menteri di Kabinet Kerja yang sempat menjadi sorotan publik. Di antaranya;
- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno. Dia di kecam bahkan diolok-olok banyak kalangan atas pernyataannya yang mengatakan masyarakat yang memberikan dukungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah rakyat tak jelas. Hal itu diungkapkan Tedjo menyusul adanya penangkapan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri.
- Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto. Pria yang juga sempat duduk sebagai Deputi Tim Transisi ini mengakui kalau dirinya lalai, yang berdampak pada penandatangan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Jokowi mengenai tunjangan uang muka mobil pejabat negara.
"Pengawalan dari Seskab sendiri sudah dilakukan. Hanya saja kami lalai secara substansif untuk mengatakan pada Presiden bahwa secara timing tidak tepat karena dinamika ekonomi saat ini," ujarnya.
Kemudian, Andi juga menyebut kalau Komjen Pol Badrodin Haiti bukan Pelaksana tugas Kapolri tetapi tetap menjadi Wakapolri. Hal ini telihat aneh dan dikritik pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, karena Badrodin menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kapolri.
- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, sempat di-bully saat mengomentari bencana longsor di Banjarnegara. Puan dalam akun twitter-nya @PuanMaharani25 menyebut lokasi Banjarnegara di Jawa Barat. Padahal seharusnya di Jawa Tengah. Alhasil, putri Megawati Soekarnoputri itu di-bully para netizen.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamongan Laoly. Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menuai polemik di awal kepemimpinannya, pertama terkait dengan dikeluarkannya SK pengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Lalu, soal pemberian remisi koruptor, dirinya dianggap pro terhadap koruptor, dan dianggap tidak paham soal PP Nomor 99 Tahun 2012.
Menurut pengamat politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan, tindakan dan perbuatan para menteri Jokowi ini telah menunjukan kemampuan dan kapasitasnya.
“Itu menunjukkan kemampuan penyampaiannya. Bahasa menunjukkan kualitas diri,” ujarnya kepada Okezone, Senin (13/4/2015).
Bakir pun tak bisa berkomentar jauh, karena mereka sudah terlanjur ditunjuk Presiden Jokowi sebagai pembantunya, bahkan dijadikan sebagai menteri koordinator.
"Sebaiknya terus banyak belajar untuk menguasai masalah secara baik dan fokus pada tugasnya. Berempatilah pada rakyat, maka sekali-kali tak akan menyusahkan apalagi menyakiti rakyat, ”pungkasnya.
(Syukri Rahmatullah)
