Ical Sebut Islah Golkar Aksi Langka
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, menyatakan kesepakatan islah atas inisiatif Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"(Kesepakatan Islah) atas inisiatif yang diajukan pak JK. Kira-kira pada awal bulan Mei. Setelah putusan PTUN saya meminta Idrus untuk menghubungi Pak JK untuk mempertanyakan islah, agar semua daerah dapat mengajukan calon yang dijadikan kepala daerah," ujar Ical di kediaman JK, Sabtu (30/5/2015).
Kata Ical, langkah yang diambil Partai Golkar kali ini, menjadi keputusan yang langka dalam pentas perpolitikan nasional. "Saya kira Golkar mempercontohkan sesuatu yang sangat langka. Jika ada pertentangan, kita kemas dalam jalur hukum, baru kepentingan bangsa, partai, baru kepentingan faksi. Dibuktikan dengan sore ini," terangnya.
Perbedaan yang ada itu, sambungnya, diserahkan pada pengadilan yang saat ini proses hukumnya tengah berjalan. "Biar mereka yang memutuskan mana yang dianggap benar. Tapi untuk Pilkada kita sama-sama. Kita harapkan Golkar bersatu lagi dan menjadi partai yang disegani baik oleh kawan maupun lawan," tandasnya.
Sementara Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono menegaskan konflik kepengurusan masih masih berlangsung di pengadilan. Meski menyepakati islah dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical), ia menyebut persoalan mendasar akan tetap menjadi tugas lembaga hukum.
"Kita islah untuk Pilkada, tapi soal mendasar seperti kepengurusan, kita serahkan ke pengadilan," jelas Agung saat hendak meninggalkan kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Seperti diketahui, kubu Ical menggugat Agung Cs untuk membayar kerugiaan sekira Rp1,17 triliun di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Menanggapi hal tersebut, Agung mengaku ia akan menempuh proses hukum hingga pengadilan tingkat akhir. "Kalau soal denda bayar sekian triliun dan DPP yang diakui, akan kita perjuangkan hingga akhir," imbuhnya.
(Muhammad Saifullah )
