Khawatir Ijazah Palsu, Pansel KPK Perketat Seleksi Capim
JAKARTA - Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan publik. KPK sebagai lembaga antirasuah di Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang profesional dan kredibel dalam memberantas korupsi.
Menurut anggota Pansel KPK Yenti Garnasih, proses seleksi capim dilakukan dengan menentukan tata cara serta ketentuan yang cukup ketat. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas capim yang betul-betul profesional dan kredibel dalam memberantas korupsi.
"Pendaftaran dan tata caranya akan kita klarifikasi, khawatir ada ijazah palsu," ujarnya kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa (9/6/2015).
Salah satu cara yang ditempuh pansel untuk menjamin kualitas capim KPK adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga hukum di Indonesia. Menurut Yenti, selain intensitas koordinasi dengan pimpinan KPK, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Polri, BIN, PPATK, hingga tokoh lintas agama.
"Fokusnya ya sama-sama berpikir gimana KPK kedepannya, harus lebih baik kedepannya lah ya," terangnya.
Integritas dan profesionalitas capim KPK, lanjut Yenti, juga harus ditopang dengan independensi. Karena itu Pansel KPK dengan tegas menolak pendaftar yang masih aktif menjadi pengurus partai politik.
"Aturannya bukan pengurus partai, itu enggak boleh, yang penting gini, kita butuh orang yang berintegritas dan independen, enggak ada titipan-titipan, leadership, bagaimanapun komisioner kan pengendali KPK," tegasnya.
(Susi Fatimah)
