Politisi Golkar Paparkan Latar Belakang Usul Kenaikan Tunjangan
JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro langsung menjadi bulan-bulanan gara-gara keputusannya tentang usulan penyesuaian tunjangan bagi anggota DPR pada RAPBN 2016. Sebab, Bambang sebagai bendahara negara dianggap tidak peka dalam melihat masyarakat yang sedang mengalami tekanan ekonomi.
Namun, anggota Komisi XI DPR M Misbakhun pilih pasang badang untuk Menkeu. Pasalnya, usulan itu tidak datang semata-mata dari Menkeu dan belum tentu nanti saat dibahas bisa disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, pada setiap awal siklus pembahasan RAPBN berlangsung memang ada sebuah kebiasaan bahwa setiap lembaga dan kementerian melakukan penyesuaian anggaran yang akan dibelanjakan pada tahun berikutnya. Menurutnya, penyesuaian anggaran yang dibuat oleh lembaga dan kementerian mengacu pada asas kewajaran dan ketersediaan anggaran negara yang ada.
“Biasanya disesuaikan dengan laju inflasi sehingga belanja setiap lembaga dan kementrian secara proyek tidak mengalami penurunan nilai ekonominya,” ujar Misbakhun di Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Karenanya Misbakhun menegaskan bahwa usulan kenaikan tunjangan anggota DPR RI dalam RAPBN 2016 yang saat ini sedang dibahas merupakan sebuah siklus penyesuaian penyusunan anggaran. Menurutnya, usulan itu disusun oleh Sekretariat Jenderal DPR yang memang secara kelembagaan mempunyai tugas untuk melakukannya.
