JAKARTA - Konsistensi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI ditunjukkan. Partai berlambang bulan sabit bintang ini akan menyumbangkan sekira Rp685 juta yang diperoleh dari kenaikan tunjangan anggota DPR untuk korban kabut asap.
"Fraksi adalah etalase. Tentu kebijakan fraksi akan tunduk dari PKS. Kita konsisten secara terbuka bahwa melihat dan mencermati mengusulkan agar tunjangan itu tidak diberikan sekarang, namun karena terdapat bencana di beberapa daerah Indonesia maka kita alokasikan dana tersebut," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di kantor DPP PKS, Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).
Menurut Jazuli, total anggaran tersebut berasal dari anggota Fraksi PKS di DPR RI. Hal tersebut sengaja dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap rasa kemanusiaan.
"Konsistensi Fraksi PKS saat ini belum tepat dibahas tunjangan, karena PHK semakin banyak. Baru bulan ini disalurkan dana tersebut. Oleh karena itu, kita hadir karena suara masyarakat. Rasanya tidak sangat berkeprimanusiaan, jadi kita sumbangkan seluruhnya tanpa potongan," ujarnya.
Selain itu, Jazuli juga memaparkan bahwa pihaknya sengaja tidak mengembalikan dana kenaikan tunjangan anggota DPR tersebut karena menurutnya lebih efektif dan efisien digunakan untuk bencana yang saat ini melanda daerah di Indonesia.
"Karena anggaran tersebut apabila dikembalikan akan mengendap pada kas negara, baru bisa dikeluarkan pada RAPBN selanjutnya. Oleh karena itu, mengingat banyak terkapar, beberapa anak yang meninggal, yang sakit, enggak bisa kerja. Maka PKS memutuskan menyerahkan sepenuhnya kenaikan tunjangan pada rakyat, terutama korban asap di Sumatera dan Kalimantan," pungkasnya.
(Arief Setyadi )