YPKP Tuntut Pemerintah Usut Penyebab Pembubaran Paksa
JAKARTA - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) Bedjo Untung meminta kepada pemerintah khususnya kepolisian dan kejaksaan untuk mencari tahu penyebab pembubaran paksa terhadap kelompok yang tengah menyelenggarakan Simposium Nasional tragedi 1965 di Bogor, Jawa Barat.
Ia menduga, ada kelompok intoleran yang kerap meneror korban kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat 1965 dan kasus pelanggaran berat lainnya.
"Karena kami dilibatkan dalam simposium tersebut, maka kami menggagas untuk berkumpul terlebih dulu," kata Bedjo saat konferensi pers, di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).
(Baca juga: Acara Simposium Nasional Dibubarkan, Nenek Ini Lapor ke LBH)
Bedjo menjelaskan bahwa ada sekira 500 personel polisi dan tentara, serta 1000 orang massa yang membubarkan pertemuan tersebut. Massa, lanjut Bedjo, mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI) dan Pemuda Pancasila (PP).
Lebih jauh ia menuturkan, pembubaran dilakukan hanya saat era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sudah lebih dari 30 kali melakukan penyerangan disertai pembubaran.
Oleh karena itu, dirinya bukan hanya meminta kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut tuntas tindakan pemaksaan pembubaran tersebut. Namun, meminta kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan agar dapat merealisasikan janjinya yang akan mengusut pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.
(Rachmat Fahzry)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
