Kontrol Dana Desa, Menko Polhukam Kerahkan Tentara
DEPOK – Pemerintah meningkatkan dana desa dengan total Rp590 triliun selama lima tahun digelontorkan di 74.752 desa. Untuk mengawasi penggelontoran dana desa, pemerintah langsung melibatkan TNI mengecek 200 titik kampung.
“Dana desa membuat pemerataan ke daerah, Rp590 triliun selama lima tahun digelontorkan dampaknya ekonomi di bawah akan lebih bagus lagi. Pengawasannya sekarang dilakukan secara struktural, dan dibantu juga presiden perintahkan Babinsa dan Kamtibmas turun bantu awasi di lapangan,” ujar Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di Kampus UI, Depok, Rabu (20/4/2016).
Luhut mengklaim tidak mau membuat sekadar laporan kepada Presiden Joko Widodo tetapi mengecek langsung ke lapangan. Setiap penggelontoran pupuk, sambungnya, dikontrol oleh TNI dan didokumentasikan.
“Cek lapangan di 200 titik. Kebijakan presiden soal ketahanan pangan. Irigasi subsidi pupuk dan alat-alat pertanian bagaimana di 200 ketua kelompok tani di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk proses pengucuran dana ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan setiap distribusi langsung melibatkan Kodim setempat untuk mengecek gudang titik distribusi ke kelompok tani. Supaya distribusi dana desa berjalan lancar baik untuk fasilitas infrastruktur serta pengangkutan hasil panen.
“Masing-masing desa ada Babinsa ke toko-toko pupuk, cek penyalurannya. Alat-alat turun ke markas Kodim. Diantar sampai rumah lalu di foto. Kita lihat di pertanian di irigasinya yang semula hanya panen tiga kali. Sekarang bisa empat kali sekarang sudah bagus. Tinggal tata niaganya. Laporan jangan Asal Bapak Senang (ABS),” tukasnya.
(Arief Setyadi )
