NGO Separatis Papua Barat Ajukan Masuk MSG, Ini Reaksi Kemlu
JAKARTA – Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group (MSG) Peter Forau rencananya akan mengumumkan hasil pertemuan di Honiara, Kepulauan Solomon sore ini, Kamis (14/7/2016). Keputusan bersama itu agak mendesak sifatnya sebab Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama harus meninggalkan lokasi pertemuan hari ini juga.
Hasil pertemuan ini akan sangat menentukan perihal akan dikabulkan atau tidaknya keanggotaan penuh Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di MSG.
Terkait hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Armanatha Nasir menyangsikan kontribusi lembaga non-pemerintah (NGO) itu bisa menjadi angggota penuh. Sebab bagaimanapun, MSG merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara yang bekerjasama membangun perekonomian.
MSG terdiri dari empat negara di Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Plus satu lembaga tambahan, Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru. Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (FLNKS) diketahui juga tergolong NGO separatis di negaranya.
“Sementara ULMWP inikan NGO, bukan mewakili kawasan maupun negara. Kalau mau dicuma bisa jadi observer (pengamat). Nah, makanya kita mau lihat di sini apakah NGO yang tidak punya perhatian dalam pembangunan ekonomi dan tujuan yang sama dengan MSG bisa mendapatkan keanggotaan penuhnya berdasarkan konsensus,” tukas jubir yang akrab disapa Tata tersebut, usai konferensi pers di Kemenlu, Jakarta pada Kamis (14/7/2016).
Indonesia sendiri baru terpilih dan diterima sebagai anggota rekanan MSG pada Juni 2015 lalu. Untuk itu, dalam kesempatan ini pemerintah mengirimkan delegasinya, yakni Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Desra Percaya untuk memantau perkembangan di sana.
“Dan sejauh ini, dari info terakhir yang kami dapat tadi pagi. Perwakilan kita bilang kalau pertemuan untungnya berlangsung kondusif dan terkendali. Semua fokus membahas upaya bersama untuk meningkatkan kerjasama,” ujarnya.
Tata menambahkan, bagi Indonesia kerjasama dengan MSG adalah good will untuk mengembangkan pasar ASEAN. Selama ini, Indonesia juga berperan aktif membantu pembangunan kapasitas sumber daya negara-negara MSG di berbagai sektor. Total dana bantuan teknis yang sudah digelintirkan untuk program itu diungkapnya mencapai kurang lebih USD8 juta atau Rp104 miliar.
Terakit ULMWP, Indonesia memandangnya sebagai gerakan separatis. Setahun lalu ULMWP sudah mendapatkan statusnya sebagai observer. Tahun ini mereka ingin status lebih, dan sudah mendapat dukungan dari Kepulauan Solomon dan FLNKS.
(Rahman Asmardika)
