Sejarah Dunia: 17 Tahun Referendum Timor Timur
DEWAN Keamanan (DK) PBB menerbitkan Resolusi 1246 pada 11 Juni 1999 yang berisi perintah untuk melaksanakan referendum demi menentukan masa depan Timor Timur. Resolusi 1246 didasarkan pada Resolusi 1236 yang berisi kesepakatan antara Indonesia, Portugal pada 5 Mei 1999.
PBB kemudian membentuk Utusan PBB di Timor Timur yang disingkat UNAMET, untuk mengatur dan melakukan referendum otonomi khusus mengenai status dan masa depan provinsi termuda Indonesia itu. Referendum diputuskan berlangsung pada 30 Agustus 1999.
Para pemilih di Timor Timur diberikan tiga alternatif, yaitu: otonomi khusus, diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia, atau memisahkan diri dari Indonesia. Para pemilih diberikan dua butir pertanyaan dalam surat suara mereka, yakni:
1. Apakah Anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Apakah Anda menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timor Timur, yang menyebabkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia?
Sebanyak 438.968 orang dari 451.792 yang terdaftar, memberikan suara mereka pada referendum. Hasilnya, 344.580 pemilih menyatakan menolak kedua pilihan tersebut. Dengan begitu, rakyat Timor Timur menghendaki pemisahan diri dengan Indonesia dan menjadi negara merdeka.
Usai referendum sempat terjadi konflik berdarah yang dilakukan kaum anti-kemerdekaan, di mana sekira 1.400 orang tewas. Pada 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian INTERFET tiba dan mengawal Timor-Timur. Akhirnya, pada 20 Mei 2002 Timor Timur resmi menjadi negara merdeka setelah mendapat pengakuan internasional dan mengganti nama mereka menjadi Timor Leste.
(Wikanto Arungbudoyo)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
