2 TAHUN JOKOWI-JK: Penumpasan Terorisme Patut Diapresiasi
TAK terasa masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo menginjak dua tahun. Tepat pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo dilantik menjadi presiden untuk periode 2014-2019. Dalam perjalanannya memimpin negeri ini, tentu banyak hal dijumpai Presiden ke-7 RI tersebut.
Mulai dari isu politik yang memanas, harga sembako yang masih belum stabil, perihal pencurian ikan di laut, praktik korupsi yang masih marak terjadi, hingga aksi teror di pelosok Nusantara mewarnai jalannya pemerintahan Presiden Jokowi.
Khusus masalah yang disebut terakhir, terorisme masih marak. Memang tak bisa dimungkiri, terorisme merupakan ancaman nyata yang mengintai sejumlah negara, seperti kisruh di Timur Tengah yang tak kunjung usai.
Ancaman Kelompok Santoso
Kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso menjadi isu yang menyita perhatian pemerintah sepanjang 2015 hingga 2016. Kelompok ini tumbuh subur di daerah rawan konflik Poso, Sulawesi Tengah. Tak sedikit warga yang ikut bergabung dengan kelompok radikal tersebut.
Untuk menumpas aksi teror yang dilakukan MIT, Operasi Tinombala pun digulirkan. Operasi ini melibatkan unsur dari TNI-Polri. Terhitung sejak Januari 2016, Operasi Tinombala diresmikan untuk meredam kelompok teror pimpinan Santoso alias Abu Wardah.
Santoso bukanlah pemain baru. Sejak 2005, namanya sudah menjadi perhatian pemerintah perihal sepak terjang di dunia terorisme. Hingga akhirnya, lewat baku tembak, personel Satgas Tinombala berhasil menembak mati Santoso pada 18 Juli 2016. Baku tembak tersebut terjadi antara kelompok Santoso yang sekira berjumlah lima orang dengan petugas di wilayah pegunungan Desa Tambrana, Pesisir Utara Posos, Sulawesi Tengah.
Setelah itu, selanjutnya pengikut Santoso satu per satu dibekuk. Mulai dari Ibrohim, Basri beserta istrinya Oma, serta Salman dan Jumron yang menyerahkan diri ke polisi. Terakhir, pada 11 Oktober 2016, Tini Kalora yang merupakan istri Ali Kalora ditangkap Satgas Tinombala.
Dengan melemahnya kelompok teroris tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau para pengikutinya untuk turun gunung.
"Mereka bahasanya tidak mau menyerahkan diri karena ideologi mereka itu haram menyerahkan diri kepada musuh. Kami ini 'kan musuh. Jadi silakan 'turun gunung' demi kemaslahatan umat yang ada di Poso," kata Tito Karnavian beberapa waktu lalu.
Kini, dari pengikut Santoso yang patut diwaspadai, hanya tersisa Ali Kalora. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun mengisyaratkan jika Satgas Tinombala akan berakhir usai penangkapan Ali Kalora.
“Setelah itu mungkin kita akan kembali yang operasi rutin biasa," ujarnya.
Sekadar diketahui, hingga kini Operasi Tinombala masih terus bergulir. Jika dikritisi, untuk mengungkap kelompok Mujahidin Indonesia yang hanya berjumlah sekira puluhan orang, waktu selama 9 bulan terhitung sejak Januari dirasa cukup lama untuk menumpas kelompok Santoso tersebut. Pemerintah pun berkelit sulitnya medan pegunungan menjadi penyebab lambannya penangkapan Santoso.
Pengamat intelijen dan terorisme Ridlwan Habib mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi yang berhasil menangani teroris kelompok Santoso. Menurutnya, tinggal keberanian dari pihak kepolisian saja untuk masuk ke dalam hutan guna menumpas sisa kelompok Santoso yang masih bertahan.
“Kalau kelompok Santoso, setelah dia (Santoso) meninggal, Basri tertangkap, dan beberapa anaknya buahnya menyerahkan diri dan tertembak, kekuatan mereka sudah melemah. Sebenarnya memang tinggal keberanian dari polisi saja untuk masuk ke hutan,” paparnya kepada Okezone, Kamis 13 Oktober 2016.
Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah Jokowi terhadap kelompok Santoso lebih baik ketimbang zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Dari sisi prestasi dua tahun pemerintahan Jokowi terkait penanganan terorisme, tentu jauh lebih baik. Selama empat tahun Santoso tidak bisa ditangkap oleh Pemerintahan SBY. Justru dalam waktu empat tahun di era SBY kekuatan Santoso menguat. Dia melakukan serangan-serangan saat pemerintahan SBY,” jelasnya.
Ia pun menilai penumpasan kelompok Santoso sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah Jokowi.
“Ada keseriusan yang lebihlah. Ada semacam task force bersama, satgas bersama, ada checking tiap bulan, operasinya sudah sampai apa hasilnya. Ini saya kira juga harus patut diapresiasi untuk catatan 2 tahun Jokowi-JK,” kata Ridlwan.
Ia pun menilai ancaman terorisme pada zaman mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih berat ketimbang zaman SBY. Hal itu ditambah dengan adanya ISIS yang merupakan jaringan internasional.
“Saya kira ancaman terorisme Jokowi lebih berat karena ada ISIS, jaringan internasional. Ini membahayakan. Tantangannya lebih berat apalagi sekarang ada cyber terorist. Ini juga harus diwaspadai,” katanya.
Petaka Bom Sarinah
Dalam roda kepemimpinannya, tercatat bom meledak sebagai perwujudan aksi teror. Tercatat, pada April 2015 terjadi ledakan di permukiman pada penduduk di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat ledakan di sebuah rumah bedeng tersebut, sedikitnya empat orang mengalami luka-luka.
Ledakan yang cukup menghebohkan masyarakat juga terjadi di Mall Alam Sutra, Tangerang, Banten. Diketahui, bom meledak di toilet bagian basement Mall Alam Sutera. Tentunya ledakan di pusat perbelanjaan itu sangat meresahkan masyarakat.
Selain itu, masih segar di ingatan publik Ibu Kota digegerkan dengan ledakan bom di pos polisi Sarinah, Thamrin, Jakarta, 14 Januari 2016. Peristiwa itu sempat membuat aktivitas masyarakat terhenti. Semua perhatian tertuju pada aksi teror yang dilakukan tujuh orang, dengan empat di antaranya ditembak mati.
AKBP Untung Sangaji yang saat itu berada di sebuah kafe dekat lokasi kejadian angkat nama. Berkat aksi heroiknya, ia berhasil melumpuhkan satu di antara pelaku. Para petinggi Polda Metro Jaya pun turun gunung untuk mendatangi lokasi, seperti Kapolda Metro Jaya yang saat itu Irjen Tito Karnavian serta Dirkrimum Polda Metro Jaya Krishna Murti.
Insiden ini menjadi preseden buruk untuk pemerintah. Presiden Jokowi yang saat itu tengah melakukan kunjungan kerja ke Cirebon pun dengan segera menghentikan agendanya untuk meninjau langsung lokasi kejadian. Usai teror bom itu, Presiden Jokowi bahkan menggelar rapat terbatas di Istana Negara.
Pengamat intelijen dan terorisme yang juga Peneliti Kajian Strategi Intelijen Universitas Indonesia, Ridlwan Habib menyebutkan, penanganan bom Sarinah sangat cepat. Hanya dalam hitungan menit, situasi di lokasi sudah dapat diatasi.
“Penanganan bom Sarinah di lokasi itu 40 menit, sorenya Presiden sudah berkunjung. Malamnya sudah diumumkan jaringan apa, ini luar biasa,” tuturnya.
Bahkan, hanya dalam waktu kurang dari dua hari pemerintah sudah dapat mengungkap siapa pelakunya dan penyuruh aksi teror tersebut.
“Sarinah terungkap dalam waktu sangat cepat, kurang dari 2 hari sudah terungkap siapa penyerangnya, dia dulunya dipenjara di mana, siapa yang nyuruh itu sudah terungkap dalam dua hari,” kata Ridlwan Habib.
Ia pun berpendapat bahwa skor 7,5 cukup tepat untuk menilai pemerintahan Jokowi dalam menangani terorisme. Itu terutama dengan penanganan kelompok Santoso.
“Kalau dihitung, saya boleh skor ya 7,5. Kalau 8 kebagusan, tapi kalo 7 enggak lah kan Santoso tewas. 7,5 lah,” pungkasnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
