FOKUS: Di Balik "Operasi Senyap" Penangkapan Para Tersangka Makar
BEBERAPA jam sebelum Aksi Super-Damai 2 Desember (212) lalu dihelat, polisi bergerak secara senyap untuk menangani upaya makar. Hasilnya, 10 orang diciduki pada Jumat dini hari antara pukul 03.00-06.00.
Beberapa di antaranya punya status mentereng. Sebut saja dua aktivis Ratna Sarumpaet dan Sri Bintang Pamungkas, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein, Brigjen TNI (Purn) Adityawarman Thaha, musisi yang juga Calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani Prasetyo, hingga putri proklamator Rachmawati Soekarnoputri.
Sementara beberapa nama lainnya memang jarang didengar publik, macam Rizal kakak beradik Rizal Khobar dan Jamran, Firza Huzein, serta Eko Suryo Santjojo. Plus tambahan Alvin Indra, sehingga total 11 yang sudah ditangkap polisi dan digelandang ke Mako Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok, Jumat 2 Desember.
Beberapa dari mereka dijerat pasal 107 tentang tuduhan makar yang ancamannya penjara seumur hidup. Sedangkan sebagian lainnya dijerat dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kabar terakhir, beberapa tidak ditahan meski ditetapan tersangka, tapi tiga lainnya masih belum. Tapi terlepas dari penjemputan paksa mereka, tentu publik bertanya-tanya, makar seperti apa yang diniatkan mereka?
Apakah dengan upaya seperti kudeta bak yang dialami Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beberapa waktu lalu? Pasalnya saat awal-awal kabar penangkapan mereka beredar luas, aparat belum membeberkan penjelasannya.
Hanya disebutkan, polisi sudah lebih dulu mengintai mereka sejak aksi demonstrasi 4 November lalu dan sudah tercium adanya komunikasi dan koordinasi melakukan permufakatan bersama.
Hal ini juga kemudian memicu reaksi dari beberapa pihak, baik tokoh politik lain maupun pengamat. Dikatakan, penangkapan itu berlebihan, lebay, jadi pertanda rezim saat ini mulai otoritarian.
(Baca: Penangkapan Aktivis Terduga Makar, Pengamat: Bakal Banyak Tahanan Politik)
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, bahkan menyoroti tuduhan makar itu mengada-ada dan jadi sinyal kemunduran demokrasi Indonesia. “Saya tak yakin mereka berniat apalagi berbuat makar,” cetus Fadli, Jumat 2 Desember.
“Selain mempertaruhkan kredibilitas, penangkapan ini juga telah menarik mundur iklim demokrasi kita. Ibu Rachmawati itu putri seorang proklamator. Ia kini bahkan memiliki keterbatasan fisik, bagaimana bisa ia dituduh menggerakkan makar? Ini benar-benar kelihatan mengada-ada,” tandasnya.
Mantan Jaksa Agung RI Abdurahman Saleh malah tak kalah keras mengecam. Disebutnya, penangkapan itu seolah mengulang gaya subversif Orde Baru.
(Baca juga: Abdurahman Saleh: Aktivis Ditangkap dengan Tudikan Makar, Polisi Lakukan Gaya Orba)
Lebih bagus penegak hukum berhati-hatilah, jangan berulang lagi gaya subversif orde baru dulu. Indonesia ini negara demokrasi, apalagi ada Rachmawati Soekarnoputri. Saya enggak yakin itu sampai mau makar begitu. Makar itu kan cara penggulingan pemerintah dengan cara yang tidak sah,” timpalnya.
Adapun penjelasan lanjutan dari Mabes Polri melalui Kadiv Humas Irjen Boy Rafli Amar, bahwa penangkapan terduga pelaku makar itu merupakan langkah strategis Polri. Langkah strategis untuk menangkal pemanfaatan massa aksi 212 dalam jumlah besar.
Alibi polisi, pemanfaatan massa “Bela Islam III” itu bisa diprovokasi dan dialihkan dari aksi ibadah di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, ke Gedung DPR/MPR RI yang ujungnya, bisa memaksa digelarnya Sidang Istimewa.
“Dalam hal ini, langkah ini dipilih Polri sebagai strategi untuk menjaga kemurnian niat ibadah di Silang Monas,” terang Irjen Boy Rafli di Mabes Polri, Sabtu (3/12/2016).
“Kami paham massa bisa irasional ketika ada provokasi. Kami tidak ingin niat tulus alim ulama dan masyarakat yang ingin doa di Silang Monas, disusupi adanya niat lain. Tindakan ini kita lakukan untuk mencegah pemanfaatan jumlah massa yang besar,” lanjutnya.
(Randy Wirayudha)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
