KPI Tunggu Pengesahan Revisi UU Penyiaran Hingga 2017
JAKARTA - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis mengatakan, pihaknya masih menunggu pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, rampung di DPR. Salah satu urgensi dari revisi UU ini yakni terkait digitalisasi lembaga penyiaran. Akan ada perubahan format dari analog seperti yang selama ini diterapkan, ke digital jika UU ini telah disahkan.
Namun kepastian mengenai digitalisasi lembaga penyiaran ini masih harus menunggu pembahasan tuntas sebab ada beberapa pilihan lain yang dipertimbangkan.
"Kalau undang-undang penyiaran kita tunggu 2017, apakah digitalisasi ataupun konvergensi, pay TV (televisi berbayar) seperti yang beredar saat ini," kata Yuliandre di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu 21 Desember 2016.
Selain pergantian format lembaga penyiaran, UU ini direncanakan juga akan memperkuat wewenang KPI untuk bisa menjatuhkan sanksi denda. Denda diterapkan pada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran berat. Menurutnya, hal tersebut adalah regulasi ideal yang sudah diterapkan di sejumlah negara. Diakuinya, hal ini membutuhkan kajian lebih mendalam lebih dulu.
"Tentu perbincangan (tentang sanksi) ini menjadi agak lebih dalam karena ini butuh kajian yang lebih komprehensif. KPI sebenarnya happy aja berdasarkan apa yang diamanatkan undang-undang," imbuh dia.
