Dishub Minta Transportasi Online di Pekanbaru Berhenti Beroperasi, Jika Tidak...

ant, · Rabu 24 Mei 2017 12:40 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 24 340 1698654 dishub-minta-transportasi-online-di-pekanbaru-berhenti-beroperasi-jika-tidak-HtYJryzLNw.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

PEKANBARU - Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyatakan, segera melakukan razia penertiban terhadap operasional transportasi dalam jaringan atau berbasis aplikasi di wilayah setempat karena tidak mengantongi izin.


"Go-Jek dan taksi Uber di Pekanbaru tidak ada izinnya, sehingga kami minta berhenti beroperasi jika tidak ingin terkena tilang," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Arifin Harahap, di Pekanbaru, Rabu (23/5/2017).

Arifin menyatakan, transportasi online di Pekanbaru sulit untuk diterima, mengingat belum ada aturan yang membolehkan mereka beroperasi. "Jika mereka mengajukan izin operasional, kami tidak akan menerbitkannya," ujar Arifin.

Ia menyatakan, untuk penertiban transportasi online ini, pihaknya telah bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru untuk menjaring operasional transportasi berbasis aplikasi itu.

"Kami sudah duduk bersama dengan Satlantas Polresta Pekanbaru dalam menertibkan Go-Jek dan taksi online yang berkeliaran di Pekanbaru. Kami tidak akan berikan toleransi lagi jika kedapatan akan langsung ditilang," katanya pula.

Ia mengimbau kepada pengusaha transportasi online segera menghentikan kegiatannya, jangan sampai anggota mereka ditertibkan tim dishub bekerja sama dengan pihak polisi lalu lintas.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus ikut mengimbau kepada angkutan umum berbasis aplikasi tidak beroperasi dulu, karena keberadaannya mendapat penolakan dari sejumlah sopir taksi konvensional di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

"Sebaiknya ini di-stop dulu supaya tidak ada kekacauan dan keributan," kata Firdaus.

Ia mengaku akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, yakni Kementerian Perhubungan terkait regulasi yang mengatur soal angkutan berbasis aplikasi. Sejauh ini pihaknya belum mendapatkan kepastian aturan yang bisa digunakan untuk menata bisnis ini.

"Pemerintah pusat memang harus cepat dan cerdas menyikapinya, segera membuat regulasinya karena pemilik aplikasi itukan bukan operator transportasi. Saat dikejar dengan undang-undang mereka tidak kena, mereka itu hanya menjual jasa aplikasi untuk mempermudah masyarakat," katanya lagi.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini