Dinilai Bermanfaat, DPR Minta Anggaran Peserta KIS 2018 Harus Ditambah
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai program pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) semestinya menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan sosial. Pasalnya, program tersebut dinilai sangat bermanfaat dan bisa membantu masyarakat yang kurang mampu.
"Sangat disayangkan jika pada tahun 2018 pemerintah tidak menganggarkan untuk penambahan kepesertaan baru.
Presiden Jokowi dalam pidato tentang nota keuangan dan RAPBN 2018 jelas menyebut bahwa target sasaran program itu masih 92,4 juta orang. Itu artinya, di tahun 2018, tidak ada penambahan kepesertaan baru," kata Saleh dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2017).
Padahal, sambung Wasekjen DPP PAN itu, pemerintah sudah menetapkan target bahwa pada tahun 2019 nanti, kepesertaan program KIS/BPJS Kesehatan akan mencapai 107 juta orang. Itu artinya, masih ada 14,6 juta orang lagi masyarakat yang berhak tetapi belum menerima kartu tersebut.
"Jika pada tahun 2018 pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk penambahan kepesertaan KIS/BPJS Kesehatan dari data PBI (penerima bantuan iuran), dikhawatirkan target tersebut tidak akan tercapai," sambungnya.
