Misbakhun: BPK Harus Lakukan Pemeriksaan Dana Desa
Menurut dia, pada saat transfer dana desa masuk ke kas daerah, maka dana desa masuk menjadi bagian dari APBD.
"Di sinilah kemudian bupati seolah-olah menjadi sinterklas bagi desa-desanya," katanya.
Guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan pengetahuan kepala desa terhadap tata kelola keuangan negara di desa, Misbakhun mengingatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan sosialisasi pengawasan dana desa di setiap kabupaten di Indonesia.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, BPK dan BPKP dalam setiap melakukan sosialisasi agar mengajak anggota Komisi XI DPR RI dan kepala daerah.
"Ini sangat penting untuk membangun kemampuan kepala desa. Apalagi tugas BPKP adalah melakukan penagawasan tata kelola keuangan," katanya.
