Share

HISTORIPEDIA: Umumkan Status Darurat Militer, Ferdinand Marcos Kukuhkan Kekuasaan di Filipina

Rahman Asmardika, Okezone · Sabtu 23 September 2017 06:01 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 22 18 1781236 historipedia-umumkan-status-darurat-militer-ferdinand-marcos-kukuhkan-kekuasaan-di-filipina-rhF7NFfBdo.jpg Mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos. (Foto: Rouge)

DI TENGAH situasi yang memanas di Filipina menyusul terjadinya pemberontakan komunis dan serangkaian pengeboman, Diktator Ferdinand Marcos mengumumkan berlakunya status darurat militer di negara itu melalui Proklamasi No. 1081 pada 23 September 1972. Mulai berlakunya status tersebut menjadi awal dari pemerintahan teror Marcos yang melakukan penculikan, penyiksaan, pembunuhan dan penghilangan lawan-lawan politiknya. ย ย ย 

Pada 1970-an, Filipina berada dalam situasi ekonomi yang parah akibat berbagai faktor termasuk tuntutan reformasi pendidikan, meningkatnya tingkat kejahatan dan pemberontakan kaum komunis. Demonstrasi yang marak dan memakan korban, isu akan adanya kudeta dan keadaan yang semakin tak stabil mendorong Marcos mengambil langkah ekstrem.

Dengan alasan meningkatnya pemberontakan, pengeboman dan upaya pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan Filipina, Juan Ponce Enrile, Marcos mengumumkan diberlakukannya status darurat militer yang membuatnya memiliki kontrol atas militer Filipina.

Semula, Marcos menandatangani Proklamasi No. 1081 terkait status darurat militer itu pada 17 September 1972, namun kemudian diundur menjadi 21 September karena keyakinannya akan takhayul terkait angka โ€˜7โ€™. Dua hari kemudian, pada 23 September 1972, Marcos secara resmi mengumumkan Proklamasi tersebut melalui siaran langsung televisi dan radio dari Istana Malacanang.

Setelah status tersebut diberlakukan, Undang-undang Dasar (UUD) Filipina 1935 kemudian digantikan dengan UUD baru untuk mengganti sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer dengan Marcos memegang jabatan ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Filipina. Dalam pemerintahan baru tersebut, Marcos membentuk koalisi yang mengendalikan parlemen satu ruang yang dibuatnya.

Di bawah status darurat militer, terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang meluas di Filipina, meski di saat yang sama terjadi juga pengurangan tingkat kejahatan di perkotaan, dan ditekannya pemberontakan komunis di beberapa daerah. Dilaporkan saat ini ada lebih dari 70 ribu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diajukan dari periode darurat militer.

Metode penyiksaan yang digunakan para tentara kepada korban mereka sangat tidak manusiawi, termasuk pemukulan, pemerkosaan, penyetruman, dan mutilasi. Banyak lembaga swasta khususnya media yang kritis terhadap pemerintah ditutup. Kepolisian Filipina pun digunakan untuk menangkapi para aktivis oposisi pemerintah.

Dalam bukunya, โ€œDark Legacy: Human rights under the Marcos regime." Alfred McCoy menyebutkan telah terjadi 3.257 pembunuhan di luar hukum, 35 ribu penyiksaan individual, dan 70 ribu orang dipenjara. Sebagian besar korban pembunuhan tersebut terlebih dahulu disiksa dimutilasi, dan dibuang di pinggir jalan agar dilihat oleh publik. Dilaporkan juga terdapat 737 kasus orang hilang antara 1975 dan 1985.

Status darurat militer ini baru dicabut oleh Marcos pada Januari 1981. Pemerintahan Diktator Filipina itu berakhir empat tahun kemudian setelah dia digulingkan melalui revolusi 1986 dan dipaksa mengasingkan diri ke Hawaii.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini