JENEWA - Indonesia mendorong Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk memperbaiki tata kelola migrasi pekerja secara global yang adil dan efektif. Perbaikan tersebut sangat mendesak guna memastikan migrasi yang aman, serta melindungi hak-hak pekerja migran.
Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Haiyani Rumondang, di depan sidang sesi ke-331 Governing Body (GB) ILO di Jenewa, Swiss, Kamis, 8 November 2017, waktu setempat.
“Perlindungan pekerja migran merupakan salah satu isu prioritas bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia mendukung upaya global melalui peran ILO, dalam memperbaiki tata kelola migrasi pekerja di berbagai level,” kata Haiyani.
Indonesia juga mendukung inisiatif ILO untuk meningkatkan bantuan teknis kepada negara-negara dalam hal pengembangan keterampilan bagi pekerja migran agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja global.
Dalam kesempatan tersebut, Haiyani juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengembangkan berbagai program pelatihan guna meningkatkan ketrampilan dan kompetensi pekerja migran Indonesia melalui 281 pusat pelatihan di berbagai wilayah di Indonesia.
Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya, Hasan Kleib mengatakan, Governing Body ILO telah menyetujui rencana aksi ILO untuk tata kelola migrasi pekerja yang efektif dan adil. Rencana Aksi tersebut merupakan tindak lanjut resolusi yang disahkan dalam pertemuan International Labour Conference (ILC) pada Juni 2017 yang akan diimplementasikan dalam lima tahun ke depan.