Ini Sederet Pekerjaan Rumah bagi Panglima TNI Hadi Tjahjanto
JAKARTA - Hadi Tjahjanto telah resmi menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat 8 Desember 2017. Salah satu pekerjaan rumah Hadi adalah penuntasan kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan anggotanya.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta menilai. penyelesaian kasus pelanggaran HAM membutuhkan komitmen berbagai pihak untuk bisa dituntaskan. Menurut dia, beban penyelesaian perkara ini tidak hanya berada di Panglima TNI saja. "Panglima TNI harus mendapat dukungan dari Presiden dan berbagai institusi penegak hukum," kata dia kepada Okezone, Jumat (8/12/2017).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengklaim, wajah TNI sekarang sudah semakin ramah dengan sipil pascareformasi 1998. TNI, kata Sukamta, sudah semakin profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. "Ini harus terus didorong oleh Panglima TNI yang baru," jelasnya.
Sukamta menambahkan, TNI juga perlu dilibatkan dalam penanganan terorisme. Pasalnya institusi tersebut dinilai mampu dalam menangani permasalahan tersebut. "Yang terpenting ada pembagian peran yang jelas antara Polri dan TNI," imbuhnya.
Sementara terkait reformasi TNI, khususnya menyangkut peradilan militer, Sukamta menyebut perubahan ke arah lebih baik harus terus didorong. Ia melihat saat ini TNI sudah semakin baik dari waktu ke waktu.
(Baca juga: Dengan Mata Berkaca-kaca, Gatot Nurmantyo Berpamitan ke Prajurit Kopassus)
"Kasus-kasus hukum yang melibatkan TNI cukup transparan untuk ditangani oleh peradilan militer. Panglima TNI yang baru kita harapkan bisa lebih menguatkan independensi dan akuntabilitas peradilan militer," jelas Sukamta.
Lebih lanjut ia menambahkan, agar TNI tak terlibat bisnis hitam, maka hendaknya lembaga etik dalam institusi tersebut harus diperkuat. Pernyataan ini diutarakan tak hanya untuk TNI saja, melainkan juga untuk institusi lainnya yang memiliki otoritas hukum.
(Baca juga: Dilantik Jokowi, Hadi Tjahjanto Resmi Jadi Panglima TNI)
"Ini tentu jadi PR bersama tidak hanya TNI, tetapi juga semua lembaga yang memiliki otoritas hukum, punya peluang untuk abuse of power. Untuk itu perlu diperkuat lembaga etik dalam tubuh berbagai lembaga hukum agar meminimalisir kasus-kasus tersebut," pungkas Sukamta.
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
