Fadli Zon Sebut Polisi Aktif Jadi Pj Gubernur Bisa Timbulkan Kegaduhan Baru
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon mempertanyakan sekaligus merasa heran dengan langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengusulkan dua pejabat Polri aktif menjadi penjabat (Pj) gubernur.
Dirinya meragukan transparansi pelaksanaan pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara bila usulan Kemendagri itu disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun mendesak Mendagri untuk merevisi usulan itu agar tak timbul kegaduhan baru di masyarakat.
"Saya kira harusnya itu direvisi saja. Dan karena ini menurut saya akan menimbulkan satu kegaduhan baru," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).
(Baca Juga: Ini 2 Pejabat Polri yang Diusul Jadi Pj Gubenur Jabar dan Sumut)
Keduanya pejabat Polri yang dimaksud adalah Asops Kapolri, Irjen M Iriawan yang diusulkan jadi Pj Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.
Fadli menilai, kebijakan tersebut patut dipertanyakan, karena biasanya mereka yang ditunjuk untuk menjabat itu adalah mereka yang menjadi pejabat sipil di daerah itu dan menguasai wilayah itu. Sehingga tidak menimbulkan potensi conflict of interest atau konflik kepentingan.
Fadli mencontohkan, misalnya Pj Gubernur ditempati pejabat eselon I dari Kemendagri atau pejabat daerah tersebut seperti Sekretaris Daerah (Sekda). "Jadi, kalau memang benar ada penunjukan itu saya kira ini agak aneh gitu ya dan saya kaya bertentangan dengan satu semangat keadilan transparansi dan sebagainya," ujarnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
