JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak pernah terlintas sedikitpun memikirkan gaji dalam memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Presiden melantik Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) sebagai lembaga pemerintah pada tanggal 7 Juni 2017.
Lembaga itu kedudukannya setingkat di bawah Kementerian, kemudian nama lembaga tersebut berubah menjadi lembaga setingkat kementerian dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 28 Februari 2018.
“Bu Mega bersama 8 orang anggota Dewan Pengarah lainnya dan juga Kepala serta seluruh pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan UKPPIP/BPIP tersebut belum pernah mendapatkan gaji ataupun hak-hak keuangan dari negara,” tutur Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Ahmad Basarah dalam rilisnya, Senin (28/5/2018).
Ia menjelaskan, berbagai kendala di internal administratif birokrasi antar kementerian terkait memang kerap muncul. Dampaknya, hingga satu tahun berjalan, baik Dewan Pengarah, Kepala UKPPIP/BPIP, Deputi dan perangkatnya hingga Tenaga Ahli sebanyak 30 orang tidak diberikan dukungan gaji dan hak keuangannya dalam bekerja.