JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni menegaskan tidak ada masjid di wilayah DKI Jakarta yang terpapar paham radikalisme.
Hal itu menyikapi temuan data Alissa Wahid, Kordinator Nasional Jaringan Gusdurian, yang disampaikan cendekiawan muslim Azyumardi Azra.
Imam mengatakan masjid di Jakarta hanya kritis bukan radikal. Kritis yang dimaksud Imam, yakni penceramah mengoreksi kinerja pemerintah dalam rangka kebaikan.
"Informasi dari berbagai kalangan yang masuk ke DMI bukan radikal, tapi bersifat kritis. Selama ini tidak ada masjid di Jakarta yang ditemukan melakukan (radikalisme). Tidak ada kasus pembuatan apa di dalam masjid, tidak ada," kata Imam saat dihubungi Okezone, Kamis (7/6/2018).
"Yang ada hanya masjid kritis. Kritis itu bisa di dalam masjid dan di luar masjid," sambungnya.
Imam menuturkan, istilah radikal yang disematkan dengan masjid tidak memiliki ukuran yang kaku. Sehingga sangat sulit mengukur suatu masjid telah menyemaikan bibit radikal atau tidak.
"Istilah radikal kadang-kadang aspek standarnya tidak disebutkan. Kita nggak punya tim atau penaksir mengenai itu," jelas dia.
Kendati demikian, Imam memiliki ukuran tersendiri untuk mendefinisikan suatu masjid yang menyemaikan bibit-bibit radikalisme, di antaranya ialah merasa paling benar dan mengkafirkan pihak lain secara terus menerus.
"Tapi di Jakarta nggak ada. Masjid yang mengintrodusir ini orang teroris (lahir) dari masjid, tidak ada. Tapi kalau masjid kritis yang mengkoreksi pemerintah (ada). Pemerintah kan beruntung dikoreksi. Jangan kemudian mengkritik dianggap buruk, tapi itu bisa jadi bahan introspeksi," tuturnya.
Cendekiawan muslim Azyumardi Azra mengungkapkan 40 masjdi di Jakarta terpapar paham radikalisme saat menghadiri undangan buka puasa bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan. Data itu mengutip Alissa Wahid, Kordinator Nasional Jaringan Gusdurian
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sudah mengantongi masjid-masjid yang terpapar radikalisme berdasarkan data dari Biro Dikmental DKI.
Pemprov DKI Jakarta pun sudah menyiapkan program untuk menanganani paham radikal itu tak menyebar luas. Dia akan turun langsung ke masjid-masjid tersebut guna berinteraksi dengan masyarakat.
(Rachmat Fahzry)