12 Daerah di Indonesia Masuk Zona Merah Terorisme, Termasuk Jawa Tengah
KARANGANYAR – Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah Budiyanto mengatakan perlu kerja sama berbagai pihak agar seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jawa Tengah, terbebas dari aksi terorisme.
FKPT inilah yang akan berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, insan pers, budayawan, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, hingga lingkungan terkecil di masyarakat yakni RT/RW.
"Jika semua berfungsi, insya Allah Indonesia, khususnya Jawa Tengah, akan terbebas dari ancaman terorisme," ucap dia, Senin 10 September 2018.
Menurut dia, aparat kepolisian yakni Densus 88 Antiteror tidak bertugas melakukan pencegahan, namun tugas utamanya adalah melakukan penindakan. Pencegahan dilakukan bersama-sama dengan melibatkan masyarakat luas dan FKPT.
"Termasuk juga dengan BNPT yang diberi mandat oleh negara sebagai leading sector untuk menangani persoalan terorisme," lanjutnya.
Saat ini Jawa Tengah menjadi satu dari 12 daerah zona merah yang menjadi penyebaran radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sebab dari berbagai kejadian aksi terorisme, baik pelaku maupun para korban, banyak yang berasal dari Jateng.
"Kota Solo juga masuk dalam zona merah penyebaran radikalisme dan terorisme. Sedangkan zona kuning adalah Banjarnegara dan Banyumas. Di wilayah Kedu terdeteksi ada embrio juga berkembang," lanjut Budiyanto.
Selain Jateng, daerah yang masuk dalam zona merah penyebaran paham radikalisme dan terorisme di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi. Sehingga untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang baik diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antar-stakeholder yang ada.
Kasi Partisipasi Masyarakat BNPT Letkol Laut Setyo Pranowo mengatakan, pihaknya terus memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk mengantisipasi berkembangnya terorisme di masyarakat.
Pihaknya berupaya memberikan pemahaman apa itu terorisme dan radikalisme bagi generasi muda agar tidak terkena virus terorisme.
"Untuk mewaspadai penyebaran aksi terorisme dan radikalisme, kita sudah bekerja sama 36 kementerian dan lembaga," jelasnya.
(Hantoro)
