nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Buka Pendaftaran secara Online, 36.006 Warga Irak Mendaftar Jadi Menteri

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis · Minggu 14 Oktober 2018 14:27 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 10 14 18 1963853 buka-pendaftaran-secara-online-36-006-warga-irak-mendaftar-jadi-menteri-cY7NagYOqR.jpg Perdana Menteri IRak Adel Abdul Mahdi (Foto: Getty Images)

PEMERINTAH Irak memiliki cara tersindiri guna mendapat menteri terbaik, yakni dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada seluruh warganya untuk melamar secara online. Akibatnya, yang kemudian terjadi sungguh tak mereka sangka.

Politikus yang ditunjuk sebagai perdana menteri, Adel Abdul Mahdi, menulis di Facebook bahwa "mereka yang memiliki keahlian, spesialisasi dan pengalaman praktis" harus mengajukan nama-nama mereka di sebuah situs web khusus pemerintah.

Harapannya adalah metode ini akan menghasilkan suatu tim menteri teknokrat berkaliber tinggi, bebas dari ketegangan politik, etnis dan sektarian yang telah melanda negara itu sejak jatuhnya Saddam Hussein pada 2003. Juga akan bebas dari tuduhan favoritisme, korupsi dan ketidakmampuan.

Pemerintah menghadapi tugas berat membangun kembali negeri itu setelah empat tahun perang melawan kelompok Negara Islam atau ISIS yang menyebabkan puluhan ribu rumah dan bisnis hancur dan lebih dari tiga juta orang terusir dari rumah-rumah mereka.

Statistik lamaran dari warga Irak yang ingin menjadi menteri

Namun tanggapan publik terhadap prakarsa baru pemerintah ini luar biasa mengesankan. Pada saat tenggat waktu berlalu hari Minggu (14/10/2018) ini, sudah 36.006 orang yang mendaftar.

Adel Abdul Mahdi pun dengan bangga memposting rinciannya yang menunjukkan beragamnya lamaran.

"Sekitar 97% dari para calon, independen secara politis; 15% adalah perempuan, dan para kandidat berasal dari semua provinsi Irak," tulis perdana menteri. Ia menambahkan bahwa tidak ada portofolio menteri yang tak mendapat pelamar.

Perdana menteri sebelumnya telah mencoba pula melakukan perubahan. Ia tak lagi menunjuk politikus, melainkan para ahli non-partai, menyusul protes massal pada tahun 2016 terhadap buruknya situasi keamanan dan layanan publik. tetapi partai-partrai dalam pemerintahan koalisinya mendesaknya untuk membalikkannya lagi ke keadaan semula.

Kembali pada banjir pelamar kali ini. Tidak semua pelamar akan dipertimbangkan untuk posisi-posisi di pemerintahan. Seperti yang dikatakan Mahdi, hanya 9.317 orang dari puluhan ribu itu yang telah menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini