Contohkan Denmark, PKPI Sebut Naikkan Gaji Aparat Belum Tentu Bisa Berantas Korupsi
JAKARTA - Ketua Umum Partai PKPI Diaz Hendropriyono mengkritisi pernyataan Prabowo dalam debat Pilpres 2019 yang berlangsung kemarin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Menurutnya, beberapa paparan yang disampaikan paslon nomor 02 tersebut menunjukkan bahwa dirinya tidak konsisten. Misalnya Prabowo, yang mengaku membanggakan diri sebagai calon presiden dengan dukungan tinggi 'emak-emak', tidak sensitif dengan isu-isu keperempuanan.
Gerindra yang telah aktif di panggung politik Indonesia selama 10 tahun terakhir belum memberikan kesempatan pada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di partai. Hal ini mencerminkan isu glass ceiling yang dihadapi kaum perempuan di seluruh dunia.
Diaz melanjutkan, begitu banyak perempuan dengan kemampuan dan kecakapan besar tidak mencapai posisi terdepan di bidang yang mereka pilih karena terhalang organisasi yang berkutat dengan lelaki saja. Hal ini kontras dengan pemerintahan Jokowi yang terlihat memiliki komitmen terhadap perempuan dengan memberikan kesempatan representasi secara signifikan dalam kabinet Jokowi.
"Beberapa paparan yang disampaikan Pak Prabowo maupun pasanganya Pak Sandiago Uno dalam debat kemarin tidak masuk akal. Contohnya menyiratkan bahwa menaikkan gaji birokrat berarti sama dengan menghilangkan korupsi adalah hal yang menyesatkan. Kenaikan gaji tidak berbanding lurus dengan hilangnya korupsi," ucap Diaz.
Diaz mencontohkan Singapura dan Denmark. menurut Diaz, Denmark merupakan negara dengan indeks korupsi terkecil berdasarkan data Transparency International, sedangkan Singapura ada di peringkat ke 7. Namun, gaji dari pemimpin birokrasi (kepala pemerintahan) di Singapura justru jauh lebih besar daripada Denmark.
"Gaji merupakan elemen penting dalam pemberantasan korupsi, namun tetap harus diikuti dengan kontrol demokratis dengan peningkatan transparansi pemerintahan, perbaikan sistem manajemen pemerintahan, dan individu-individu yang memiliki integritas, yang mana hal ini telah dilakukan Jokowi," ujarnya lebih lanjut.
Selain itu ia menyinggung pendapat Prabowo yang mengatakan bahwa Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Malaysia memiliki luas 10x lipat dibandingkan Jawa Tengah (329.847 km2 vs. 32.554 km2).
"Kualitas pemimpin yang baik tidak akan menyesatkan dengan data yang asal-asalan. Apa yah benar Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia? Saya yakin masyarakat kita sudah cerdas menentukan mana pemimpin yang layak mengacu debat pertama kemarin," pungkasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
