Rizal Ramli: Siapa Capres yang Berani Revisi UU ITE? Ini Jawabannya
BANDUNG - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli mengatakan, jelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, 'Civil Society' belum menentukan sikap baik kepada pasangan calon nomor 01 dan nomor 02.
Baik paslon satu dan dua, dinilai belum ada langkah konkret untuk atasi permasalahan Indonesia. Seperti contohnya Jokowi, menurutnya tidak disukai Karena ekonomi mandeg di 5 persen, risiko makro ekonomi Indonesia makin tinggi, defisit neraca perdagangan paling besar selama 10 tahun, defisit transaksi berjalan paling tinggi selama 4,5 tahun.
Sementara untuk Prabowo, dinilai masih adanya ketakutan soal demokrasi. "Untuk itu saya uji, keduanya saya tanyakan apakah dari kedua paslon tersebut bila terpilih berani untuk merevisi UUD ITE?," kata Rizal di Bandung, Selasa (12/3/2019).
Baca Juga: TKN: Daya Beli Terjaga, Masyarakat Jabar Pilih Jokowi-Ma'ruf Amin
Dari pengujian yang dilakukan, menurutnya hanya paslon nomor urut 02 yang berani untuk merevisi UUD ITE jika nanti terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia.
"Pak Prabowo dan Sandiaga, iya kalau terpilih. Saya tanyakan kepada Jokowi dan timnya, sampai hari ini enggak ada jawabannya. Saya pikir-pikit kenapa enggak mau jawab, menduga-duga, jangan-jangan akan menggunakan UUD ITE untuk menangkap yang kritis-kritis untuk 5 tahun mendatang," jelasnya.
Padahal, ia lebih setuju UUD ini digunakan untuk menjerat sejumlah kejahatan yang menggunakan elektronik. Seperti untuk kejahatan keuangan, untuk kejahatan terorisme, untuk kejahatan sexual online, untuk kejahatan elektronik.
"Tapi sama sekali tidak setuju kalau UUD ITE ini dipakai untuk memberangus demokrasi. Yang terjadi hari ini UUD ITE menggunakan kejahatan apa pakai ini, tapi justru teman-teman yang kritis yang ditangkap-tangkap," katanya.
Baca Juga: Rencana Jokowi Bangun Penitipan Anak Secara Masif Disambut Positif
Saat ini juga posisi kedua paslon terpaut selisih suara yang sangat tipis, kurang dari satu digit, sehingga peran sikap politik civil society akan menjadi sangat vital dalam menentukan pemenang dari kontestasi politik akbar ini.
"Prabowo sekarang sudah dekat dengan Jokowi, kurang dari satu digit, yang menentukan swing voter, dan swing voter mayoritas civil society kalau mereka menentukan sikap, mereka lah yang menentukan siapa yang pemenang, istilahnya kondisinya sudah mendekati tipping point," jelasnya.
(Edi Hidayat)
