nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mantan Irjen PUPR Diperiksa KPK soal Temuan BPK di Proyek Air Minum

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 12 April 2019 14:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 04 12 337 2042526 mantan-irjen-pupr-diperiksa-kpk-soal-temuan-bpk-di-proyek-air-minum-7KMsNybuno.jpg Mantan Irjen Kementerian PUPR, Rildo usa diperiksa (foto: Ari)

JAKARTA - Mantan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementeriaan PUPR, Rildo Ananda memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM‎), pada hari ini.

Ditemui di Gedung KPK, Rildo Ananda mengaku dikonfirmasi oleh tim penyidik soal temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan proyek yang dikerjakan Kementeriaan PUPR. Namun, Rildo mengklaim lupa apa saja temuan BPK saat itu.

"Ya temuan-temuan BPK gimana, makanya saya juga lupa kan, saya udah enggak jabat irjen jadi saya lihat lagi," kata Rildo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/4/2019).

‎Rildo menjelaskan, saat dia menjabat Irjen KemenPUPR, pengawasan terhadap setiap proyek berjalan normal. Bahkan, Rildo sempat mengecek sejumlah pejabat yang memegang proyek di Kementeriaan PUPR.

"Ya berjalan normal saja, berjalan normal dan habis itu kaya gimana saya tanya dengan proyek itu, ya saya bilang," jelasnya.

 sd

Rildo mengakui tidak mengawasi secara detail sejumlah proyek di Kementeriaan PUPR. Sebab, sudah ada bagian ditingkat Direktorat yang mengawasi masing-masing proyek di wilayahnya.

"Kalau namanya proyek itu kan kita kan juga enggak bisa ngawasin detil kami kan dibagi per wilayah inspektur ini di wilayah ini umpanya ada temuan-temuan dibicarakan dipanggil irjennya mekanismenya bagaimana," katanya.

Diketahui, KPK memang sedang melakukan pengembangan dalam perkara ini. KPK menemukan cukup banyak proyek KemenPUPR yang diduga dikorupsi oleh pejabatnya. Ada sekira 20 proyek milik KemenPUPR di daerah yang diduga bermasalah.

 ssd

Bahkan, KPK telah menyita sejumlah mata uang asing dari 75 pejabat KemenPUPR. Total mata uang asing yang disita KPK dalam perkara ini jika dirupiahkan sebesar Rp40 miliar.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan delapan orang tersangka terkait kasus dugaan suap ‎proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto (BSU); Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR); dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo (YUL). Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menetapkan empat pejabat KemenPUPR. Keempatnya yakni, Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN); serta PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA).

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini