Dianggap Sebarkan Hoaks, PT Prawedanet Dilaporkan TKN ke Bareskrim

Muhamad Rizky, Jurnalis · Senin 22 April 2019 22:13 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 04 22 605 2046734 dianggap-sebarkan-hoaks-pt-prawedanet-dilaporkan-tkn-ke-bareskrim-dIeBhWDfZC.jpg TKN Jokowi-Ma'ruf laporkan PT Prawedanet ke Bareskrim karena dianggap menyebarkan hoaks. (Foto : Muhamad Rizky/Okezone)

JAKARTA – Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin melaporkan PT Prawedanet Aliansi Teknologi (jurdil2019.org) karena dinilai telah menyebarkan berita palsu atau hoaks.

Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Pasang Haro Rajagukguk mengatakan jurdil2019.org telah menyebarkan berita hoaks mengenai hasil quick count Pilpres 2019. Hal itu lantaran dalam quick count jurdil2019.org, paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul atas Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Hasil ini berbeda dengan quick count sejumlah lembaga survei yang menempatkan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

Selain itu, kata Haro, jurdil2019.org bukan lembaga survei yang diizinkan menjadi penyedia data quick count di Indonesia sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Dia (jurdil2019.org) tidak punya kewenangan untuk melakukan quick count, legalitasnya tidak ada. Jadi kami anggap itu bisa meresahkan bagi masyarakat karena izinnya dia tidak terdaftar di KPU dan MK. Ini jelas menyalahi aturan," kata Haro di Mabes Polri, Senin (22/4/2019).

Dengan melaporkan lembaga itu, ia berharap, bisa aparat segera memproses orang-orang yang terlibat dalam penyebaran informasi hoaks tersebut. Itu karena hal tersebut meresahkan masyarakat.

"Sudah kami laporkan dan kami sudah dapat juga tanda terima laporannya. Semoga hal ini bisa segera diproses," tuturnya.

ilustrasi

Sebelumnya Bawaslu mencabut izin lembaga tersebut lantaran melakukan hal yang melanggar prinsip sebagai lembaga pemantauan.

"Situs jurdil2019.org pengembangan dari pemantau PT Prawedanet Aliansi Teknologi dan akhirnya kita cabut akreditasinya hari ini sebagai pemantau karena tidak sesuai dengan prinsip pemantauan," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dihubungi wartawan, Minggu (21/4/2019).


Baca Juga : Lakukan Pelanggaran, Izin Satu Lembaga Pemantau Pemilu Dicabut Bawaslu

Sebagaimana dengan perizinan yang dilakukan lembaga itu, kata dia, seharusnya melakukan pemantauan dengan membuat aplikasi pelaporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Namun, lembaga itu melebihi kewenangannya dengan membuat dan mempublikasikan quick count.

"PT Prawedanet Aliansi Teknologi melakukan quick count, dan mempublikasikan hasil quick count tersebut melalui Bravos Radio dan situs www.jurdil2019.org. Bawaslu menilai PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalah gunakan sertifikat akreditasi, kalau survei urusan izin di KPU," ucapnya.

Hal itu lanjutnya melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 442 huruf j juncto Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 21 huruf i tentang Pemantauan Pemilu.


Baca Juga : Situs Jurdil2019 Diblokir Pemerintah atas Permintaan Bawaslu

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini