Ini Rintangan Kementan untuk Mewujudkan Swasembada Bawang Putih
Mekanisme rekomendasi dan izin impor secara hormonis telah berjalan sejak tahun 2013, walaupun ketentuan ini terus mengalami perbaikan. Dalam penerbitan RIPH Kementan menekankan persyaratan teknis, yaitu terkait keamanan pangan. Bawang putih yang boleh masuk ke dalam negeri harus berasal dari bawang putih yang dibudidayan di lahan yang menerapkan standar Good Agriculrural Practise (GAP) dan penerapan standar pananganan pasca panen dengan menerapkan Good Handling Practises (GHP). RIPH tidak mengatur volume impor, sementara untuk volume impor ditentukan dalam izin impor yang dikeluarkan oleh Kemdag yang dikaitkan dengan kapasisas gudang yang dikuasai oleh importir.
Kasus OTT suap izin impor bawang putih yang dilakukan KPK, Kementerian Pertanian memberikan kepercayaan sepenuhnya proses penuntasan kasus tersebut kepada KPK.
"Kementan sangat kooperatif dalam menyikapi proses tindak lanjut OTT KPK kemarin. Saat ini dengan dilakukan proses audit internal oleh Tim Inspektorat Khusus Kementan, semua elemen yang terkait dengan proses penerbitan RIPH diaudit dan dievaluasi. Kami menilai inilah sesungguhnya tantangan kami mewujudkan swasembada bawang putih,” katanya.
Yasid mengatakan pihaknya menyadari beberapa waktu terakhir ini, ada pihak-pihak yang mendompleng momentum ini untuk mendiskreditkan kebijakan RIPH di Kementerian Pertanian dengan opini-opini yang tendensius, bahkan disinyalir bentuk perlawanan tercapainya swasembada bawang putih.
Lebih lanjut Yasid menegaskan Kementan akan terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan RIPH termasuk pelaksanaan wajib tanam bawang putih yang sudah berlangsung sejak akhir 2017 lalu.
(Abu Sahma Pane)
