Polri: Ada 52 Ribu Konten Provokasi Beredar di Medsos Soal Papua
JAKARTA - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, dalam lima hari terakhir tercatat masih ada 52 ribu konten provokasi dan hoaks terkait dengan Papua dan Papua Barat.
Oleh sebab itu, Dedi menyatakan, masih tingginya provokasi di media sosial (medsos) menjadi salah satu faktor dibatasinya akses internet di Papua dan Papua Barat. Faktor lainnya yakni situasi yang kondusif dan aman.
"Dari tanggal 28 Agustus sampai 1 September ada 52 ribu konten hoaks. Dengan pertimbangan itu makanya dibatasi dulu (internet dan komunikasi)," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2019).
Baca juga: 2 Tersangka Penyebaran Hoaks Asrama Papua Ditahan 20 Hari ke Depan
Angka tersebut, kata Dedi, meningkat sebesar 20 ribu konten. Pada rentan waktu 14 hingga 27 Agustus, tercatat 32 ribu konten provokatif dan hoaks menyebar di media sosial.
"Lima hari naik 20 ribu. Kalau masuk kesana (Papua) bisa jadi apa," ujar Dedi.
Pada periode awal, media sosial facebook mendominasi konten provokatif dan hoaks. Namun dalam periode kedua media sosial twitter yang mendominasi.
Baca juga: Polisi Tangkap Pembuat Konten SARA Papua di Sumsel
Hal tersebut, lanjut Dedi, membuktikan pihak elit asing dan dalam negeri sudah bermain dikalangan menengah.
"Setelah dicek twitter mendominasi baru FB. Twitter berarti bukan melibatkan golongan akar rumput. Akar rumput sudah redam jadi mereka mainnya sudah middle sama elit baik di dalam negeri maupun luar negeri yang mencoba membakar lagi," katanya.
Dedi mengaku memang sebagian besar yang bermain di media sosial adalah pihak asing. Ribuan konten tersebut sebagian besar di produksi di luar Papua.
"Sebagian diproduksi di luar Papua. Konten itu termasuk di luar negeri," ucap Dedi.
Ia pun menegaskan, melalui pembatasan jaringan internet dan komunikasi hal tersebut bisa dimitigasi. Menurutnya, imbas pembatasan tersebut memang akan mengganggu dari segi sosial dan ekonomi.
Namun, Dedi menuturkan, keamanan dan keutuhan menjadi lebih penting dalam menentukan kebijakan pembatasan internet.
"Kecil pengaruhnya itu (soal sosial dan ekonomi). Lebih besar pengaruh keamanan. Karena keamanan mencangkup semuanya sosial, ekonomi, politik, budaya dan kesatuan NKRI," tutur Dedi.
Ia pun membantah pembatasan internet dan komunikasi untuk menutupi setiap peristiwa yang ada di Papua. Menurutnya, pemerintah melalui Polri dan instansi lainnya selalu mengabarkan perkembangan situasi di Papua.
Bahkan, pemerintah akan membuka media center di Kemenkopolhukam yang nantinya akan disampaikan perkembangan situasi di Papua dari berbagai instansi.
"Hal tersebut dilakukan biar penyampaian secara komprhensif. Dari segala aspek mulai dari Polri, TNI, Kemenlu, Kominfo dan Polhukam yang lebih luas," tutup Dedi.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
