Aksi Gejayan Memanggil, Ratusan Mahasiswa Mulai Bergerak Tinggalkan Kampus
YOGYAKARTA - Sebanyak 800 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) akan ikut aksi #Gejayan Memanggil. Mereka akan menyuarakan penolakan terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak berpihak kepada masyarakat.
"Dari UMY akan ada 800 mahasiswa yang akan berangkat," kata Koordinator Lapangan UMY Regan Ibrahim disela koordinasi keberangkatan di kampus UMY, Ringroad Barat, Kasihan, Bantul, Senin (23/9/2019).
Baca Juga: Gejayan Memanggil, Mahasiswa hingga Masyarakat Yogyakarta Akan Turun ke Jalan
Baca juga: Masyarakat Antikorupsi Indonesia Ajukan Uji Materi Revisi UU KPK Pekan Depan
Para mahasiswa akan berangkat ke titik kumpul di bunderan UGM dengan menggunakan sepeda motor. Sejumlah mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani ikut bergabung dalam rombongan ini.
"Kita sudah dapat restu dari kampus, boleh tidak kuliah. Malah hanya sebagian kecil perkuliahan saja yang ada. Banyak dosen justru mendorong mahasiswa untuk ikut bergabung dalam aksi ini," ucap dia.
Menurutnya ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan, di antaranya terkait dengan Revisi UU KPK yang telah sahkan jadi UU, dan akan menolak RUU KUHP yang besok akan disahkan di rapat paripurna DPRD.
"Kami sepakat menolak pengesahan RUU KUHP," terangnya.
Baca juga: Mahasiswa Demo Tolak UU KPK, Jokowi: Itu Masukan yang Harus Didengar DPR
Selain itu juga akan mengkritisi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan di Riau, Samarinda dan juga di Palangkaraya. Pemerintah juga masih melakukan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, HAM dan demokrasi. Bahkan masih banyak yang ditahan dengan dugaan makar.
"Kami pastikan tidak ada yang menunggangi aksi ini. Ini murni gerakan masyarakat dan mahasiswa," jelasnya.
Baca juga: Gejayan Memanggil, Ini 7 Tuntutan Massa dari Tolak RKUHP hingga Penangkapan Aktivis
Salah satu dosen UGM, Rojikan mengatakan dari kampus tidak ada arahan untuk melakukan aksi ini. Namun dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyuarakan hak-haknya sebagai bagian dari proses demokrasi. Kampus tidak mewajibkan dan tidak melarang.
"Kita pastikan mereka bisa menjaga aksi dan jangan sampai terprovokasi," jelasnya. (fid)
(Hantoro)
