Demi Keseimbangan Demokrasi, Ketua MPR Sebaiknya Dijabat Kader Partai di Luar Pemerintah
JAKARTA – MPR RI akan menggelar Rapat Paripurna untuk menetapkan pimpinannya pada Rabu, 2 Oktober 2019. Paripurna tersebut akan mengesahkan nama kandidat pimpinan dari masing-masing fraksi.
"Besok akan diminta dari perwakilan fraksi-fraksi masing-masing menyampaikan nama-nama yang akan diajukan dan juga mungkin pimpinan-pimpinan di dalam yang akan diajukan jadi pimpinan MPR," ujar Wakil Ketua MPR sementara, Hillary Lasut ditemui Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 1 Oktober 2019.
Terkait ini, Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara menyarankan agar Ketua MPR dijabat oleh kader partai di luar pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga peran MPR sebagai pengawas lembaga eksekutif.
"Jika sepakat bahwa bangsa Indonesia memerlukan 'penyeimbang' dalam praktek penyelenggaraan negara, maka posisi ketua MPR selayaknya diberikan kepada partai koalisi Prabowo-Sandi," ujarnya.
Menurut Igor, meski kedua belah tokoh sudah melakukan rekonsiliasasi, namun Indonesia sangat membutuhkan demokrasi yang seimbang agar tercipta sistem politik yang kuat, baik dalam visi maupun aksi.
"Pasca-pilpres, Prabowo sudah bertemu Jokowi dan Megawati. Sekarang saatnya untuk move on dan menjalankan proses demokrasi yang baik. Sistem presidensial yang kita anut tidak memaksakan 'the winner takes all', artinya yang kalah dalam kompetisi pemilu juga bisa berpartisipasi ke dalam kabinet pemerintahan (eksekutif), atau di legislatif, juga di lembaga yudikatif," ucapnya.
"Checks and balances harus dilakukan, karena adagium abadi dalam politik yang menyatakan bahwa 'power tend to corrupt'. Ini berarti harus ada yang dapat melakukan pengawasan terhadap kekuasaan dan kebijakannya yang bisa keliru atau bisa juga benar, jika keliru wajib dikritik, namun jika sudah benar tentu harus di-support," kata Igor.
