PPP Suarakan Sejumlah Nama untuk Dewan Pengawas KPK
JAKARTA - Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengakui bahwa partainya menyuarakan beberapa nama untuk menjadi dewan pengawas Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya ada beberapa nama yang disuarakan partainya yang dinilai layak mengisi posisi tersebut.
"Memang ada beberapa tokoh yang saya kira memang patut dipertimbangkan. Misalnya, kalau PPP menyuarakan yang bisa dipertimbangkan itu contohnya kalau dari orang yang pernah ada di KPK ada pak Tumpak Hatorangan Panggabean," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/12/2019).
Selain itu kata Arsul ada mantan komisioner KPK Prof Indriyanto Seno Adji, dan penasihat hukum senior UNDP Achmad Santosa. Ketiganya dinilai memiliki latar belakang hukum yang mumpuni untuk mengisi posisi dewan pengawas KPK.
"Kalau lain-lain yang juga disebut-sebut itu juga pak Gayus Lumbuun. Saya kira oke juga biar dia dulu politisi PDI P, tapi kan sudah kemudian lama menjadi hakim agung. Dan kemudian juga (menjabat sebagai) Kamar Pidana Militer," paparnya.
Baca Juga: Diisukan Jadi Dewan Pengawas KPK, Ruki: Saya Belum Bisa Komentar
Namun demikian Arsul menyerahkan semua kewenangan kepada Presiden Joko Widodo untuk menentukan dewan pengawas.
"UU mengatakan bahwa untuk pertama kali menjadi kewenangan presiden secara langsung menunjuk mengangkat tanpa melalui proses seleksi. Nah karena UU sudah bilang seperti itu kita serahkan," paparnya.
Meski begitu Arsul juga mendengar informasi bahwa Presidek Jokowi meminta masukan dari berbagai tokoh masyarakat. Namun ia tak tahu siapa nama-nama yang disebutkan.
"Tentu masing-masing tokoh menyebutkan satu dua nama dari lima nama yang akan diangkat itu. Nah saya belum tahu," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima sejumlah nama yang akan ditunjuknya sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Berdasarkan perkembangan mutakhir soal Dewan Pengawas KPK sedang diproses, Presiden tentu dengan Mensesneg Pak Pratikno memproses nama nama tertentu yang diusulkan oleh pihak-pihak, banyak pihak," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadroel Rahman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2019) lalu.
Fadjroel menambahkan, Jokowi juga tengah meminta pendapat banyak pihak guna menunjuk lima orang Dewas KPK tersebut.
"Terkait dengan nama-nama yang masuk di dalam Dewas itu tidak ada yang secara khusus disebutkan. Cuma tegas dikatakan pada intinya bahwa sudah mendapatkan masukan dan pemerintah juga meminta masukan dari pihak pihak masyarakat," paparnya.
(Edi Hidayat)
