Nelayan Pantura Siap Melaut di Natuna demi Jaga Kedaulatan NKRI
JAKARTA – Pemerintah akan mengirimkan 120 nelayan Pantai Utara Jawa (Pantura) ke Laut Natuna untuk melaut di sana. Hal itu sebagai tanggapan atas kapal nelayan China yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto mengaku siap melaut dan menjaga kedaulatan negara di Perairan Natuna.
"Intinya kami siap, bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi, siap kami berlayar di laut Natuna dengan apa yang nanti akan menjadi aturan, kami siap mengikuti," kata Riswanto usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Riswanto mengungkapkan, program melaut ke Natuna sebenarnya sudah diarahkan pemerintah sejak Menko Kemaritiman dijabat Rizal Ramli. Namun, kala itu arahan tersebut terhenti tanpa alasan yang jelas. Kini, nelayan kembali diarahkan untuk melaut di ZEE Indonesia itu setelah ramai kapal China mengambil ikan secara ilegal.
"Sekarang ketika kita ada permasalahan ini baru kita kembali untuk diarahkan ke Natuna. Padahal menurut pemerintah sumber daya ikan di sana sangat melimpah dan patut kita kelola oleh nelayan-nelayan kita sendiri," ucapnya.
Riswanto menambahkan, kendala yang dialami nelayan untuk melaut di Natuna adalah terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
"Untuk kapal-kapal di atas 30 gross ton (GT) kita kan memakai BBM industri. Sedangkan biaya yang kita butuhkan untuk melaut ke Natuna itu tidak sedikit. Termasuk paling besar adalah biaya operasional terkait dengan harga BBM itu," jelasnya.
"Dulu itu ketika tidak ada pencabutan harga BBM untuk subsidi kita mampu ke sana dan banyak. Tapi, ketika BBM subsidi sudah dicabut dibatasi hanya untuk (kapal) 30 GT ke bawah, dan yang untuk 39 GT ke atas kita memakai BBM industri, otomatis itu menambah biaya operasional yang ada. Padahal kita sifatnya adalah mencari ikan yang belum tentu kita dapat hasil ikannya," sambung dia.
Biasanya, lanjut Riswanto, nelayan akan melaut selama dua hingga tiga bulan. Biaya yang dibutuhkan sekitar Rp500 juta. Karena itu, nelayan berharap pemerintah memberi subsidi BBM untuk memangkas mahalnya biaya operasional. Apalagi, nelayan yang dimobilisasi ke Natuna tak hanya melaut saja, tapi juga menjaga kedaulatan negara.
"Ya harapannya seperti itu. Tadi kan saya sampaikan di forum. Harapannya kalau memang kita mau ke sana, sekadar masukkan dan saran ada harga khusus BBM untuk nelayan," ucap Riswanto.
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
