Ketua DPR: Pemerintah Harus Tambah Kapal Patroli di Natuna
JAKARTA - Klaim China atas Kepulauan Natuna yang dianggap masuk wilayah mereka mengundang reaksi keras dari parlemen Indonesia. Terlebih, kapal-kapal nelayan dan patroli negeri Tirai Bambu dilaporkan kerap melintasi parairan Natuna yang notabene masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani lantas menyarankan pemerintah Indonesia untuk menambah armada kapal patroli di perairan Natuna, untuk mengusir kehadiran kapal nelayan dan patroli China di wilayah yang masuk provinsi Kepulauan Riau tersebut.
"Pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE," kata Puan dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, di Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Dengan adanya upaya itu, politikus Partai Demokrasi indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebut, kedaulatan NKRI akan selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Laut Natuna.
"Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982 di mana Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu anggotanya," terangnya.
